ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pembubaran Ormas FPI oleh Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Siyasah Syar’iyyah”, yang ditulis oleh Muhammad Rizqi, NIM 1317046, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dalam kehidupan sekarang ini Islam menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Salah satunya adalah terdapatnya Organisasi Masyarakat Islam yang menuai kontroversi. Akan tetapi masih hangat dalam ingatan kita mengenai pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT Nomor 220/4780 tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Kb/3/12/2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian FPI. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui bagaimana Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Siyasah Syar’iyyah terhadap pembubaran FPI oleh Pemerintah Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research (Penelitian Pustaka). Penelitian pustaka yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian ini dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Bahan Hukum Primer, yaitu bersumber dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 17 tahun 2013, Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020 tentang larangan dan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI, Al-Qur‟an dan Hadits. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa FPI adalah Organisasi Islam yang dibubarkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT Nomor 220/4780 tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Kb/3/12/2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian FPI. Pembubaran Organisasi Masyarakat ini dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Hukum Islam memandang sebuah kebijakan yang diambil pemimpin dan pemerintah dalam menetapkan kebijakan harus mengedepankan kemaslahatan bagi rakyatnya. Pembubaran organisasi kemasyarakatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjaga nilai-nilai pancasila dan keutuhan Negara Republik Indonesia yang dikarenakan organisasi masyarakat ini selama berdirinya banyak melakukan aksi-aksi yang kontroversial di tengah masyarakat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ RADIKALISME DALAM KACAMATA ORGANISASI KEAGAMAAN : STUDI FRONT PEMBELA ISLAM KOTA BUKITTINGGI “ ini ditulis oleh Muhammad Ikhsan Fadilla, Nim 4616.030, mahasiswa Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Prorgam Studi Sosiologi Agama pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Yang menjadi latar belakang penelitian ialah tentang radikalisme yang dicap kepada FPI di Kota Bukittinggi. Secara bahasa radikalisme berasal dari kata radix adalah akar, dan secara konseptual radikalisme merupakan orang yang berfikir mendalam sampai keakar-akarnya maka disebut radikalisme, disamping itu, radikalisme juga diartikan suatu perubahan dalam kelompok melakukan mencapai tujuanya dengan cara kekerasan. Munculnya pandangan-pandangan masyarakat Kota Bukittinggi terhadap FPI yang dianggap sebagai radikal, karena tindakan yang dilakukan FPI masih dianggap dengan kekerasan itu berarti di cap sebagai radikal. Tujuan penelitian ini ialah mencari data tentang FPI yang dianggap radikal yang meliputi dari konsep FPI tentang radikalisme, respon FPI dicap sebagai radikal, dan bentuk FPI dalam menegakan amar ma’ruf nahi mungkar di Kota Bukittinggi. Untuk menjawab persoalan ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan wawancara mendalam dengan informan, observasi non participant serta dokumen terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang dijadikan sebagai objek kajian adalah FPI yang dicap sebagai kelompok radikal. Penelitian ini berusaha menjawab persoalan tentang bagaimana respon FPI yang dicap sebagai radikal. Penelitian ini dipandu untuk menganalisis teori sosiologi yang menurut johan galtung tentang teori kekerasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan. Pertama, konsep FPI tentang radikalisme itu tidak ditemukan , hal itu konsep istilah dari orang barat dan bukan dari Islam. Kedua, respon aktivis FPI dicap sebagai radikal ada dua respon FPI, yakni, tudingan kepada FPI dan pemberitaan media yang menyebarkan berita negatif tentang FPI. Ketiga, bentuk FPI dalam menegakan amar ma’ruf nahi mungkar di Kota Bukitinggi ada 3 sayap juang FPI, yakni, dakwah, hisbah, dan jihad.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Gerakan Front Pembela Islam (FPI) Bukittinggi (Studi Gerakan dan Pandangan Politik)”. Skripsi ditulis oleh Leli Ramayanis, NIM: 1314012, Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1439 H/2018 M. Adapun maksud dari judul ini adalah menjelaskan bagaimana gerakan dan pandangan dari organisasi masyarakat Front Pembela Islam Bukittinggi. Adapun motivasi penulis dalam membahas judul ini adalah sebagaimana yang diketahui bahwaFront Pembela Islam di Indonesia sering diberitakan sebagai organisasi aliran keras. Kegiatan mereka dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar di kota-kota besar sering menjadi pemberitaan media sebagai tindak radikal. Sebagai salah satu ormas yang cukup berpengaruh, FPI terlihat tidak begitu bergerak di bidang perpolitikkan Indonesia. FPI Kota Bukittinggi yang keberadaannya sudah cukup lama, jauh dari pemberitaan negatif.Organisasi ini sering terlibat dalam aksi sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu penulis akan meneliti bagaimana gerakan dan pandangan politik Front Pembela Islam Bukittinggi. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Front Pembela Islam Bukittinggi bukanlah gerakan radikal. Karena, dalam mencapai tujuan organisasi FPI Bukittinggi tidak pernah menggunakan kekerasan. Semua aturan dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar telah diatur di dalam Prosedur Standar FPI. Selain itu, FPI Bukittinggi adalah organisasi Islam yang teguh dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan telah menjadi agenda rutin dari organisasi ini. Dari segi pandangan politik, FPI Bukittinggi tidak berafiliasi terhadap satu partai politik atau kekuasaan tertentu. Untuk menjaga kemurnian tujuan organisasi terdapat aturan larangan bagi pengurus FPI untuk ikut berpolitik praktis. Front Pembela Islam Bukittinggi sangat mendukung partai politik serta politisi yang berani untuk menegakkan syari’at Islam. Hal tersebut juga didukung dengan pandangan FPI Bukittinggi bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan dalam hidup bernegara. Jadi FPI Bukittinggi bukanlah sebuah organisasi politik tetapi menjadikan politik sebagai medan juang untuk menegakkan syari’at Islam di Kota Bukittinggi. i
