Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pembubaran Ormas FPI oleh Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Siyasah Syar’iyyah”, yang ditulis oleh Muhammad Rizqi, NIM 1317046, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dalam kehidupan sekarang ini Islam menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Salah satunya adalah terdapatnya Organisasi Masyarakat Islam yang menuai kontroversi. Akan tetapi masih hangat dalam ingatan kita mengenai pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT Nomor 220/4780 tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Kb/3/12/2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian FPI. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui bagaimana Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Siyasah Syar’iyyah terhadap pembubaran FPI oleh Pemerintah Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research (Penelitian Pustaka). Penelitian pustaka yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian ini dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Bahan Hukum Primer, yaitu bersumber dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 17 tahun 2013, Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020 tentang larangan dan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI, Al-Qur‟an dan Hadits. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa FPI adalah Organisasi Islam yang dibubarkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT Nomor 220/4780 tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Kb/3/12/2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian FPI. Pembubaran Organisasi Masyarakat ini dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Hukum Islam memandang sebuah kebijakan yang diambil pemimpin dan pemerintah dalam menetapkan kebijakan harus mengedepankan kemaslahatan bagi rakyatnya. Pembubaran organisasi kemasyarakatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjaga nilai-nilai pancasila dan keutuhan Negara Republik Indonesia yang dikarenakan organisasi masyarakat ini selama berdirinya banyak melakukan aksi-aksi yang kontroversial di tengah masyarakat.