ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tesis ini berjudul “Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Kebolehan Aborsi bagi Perempuan Korban Pemerkosaan: Analisis PP No. 28 Tahun 2024”, disusun oleh Hilma Da’iatul Haqqi, NIM 10124.028, Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya PP No. 28 Tahun 2024 yang memberikan pengecualian kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan aspek hukum, hak asasi manusia, dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam PP No. 28 Tahun 2024, mengidentifikasi tantangan implementasinya, serta meninjaunya berdasarkan perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara terstruktur dengan pemuka agama, bidan, dan akademisi syariah. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 28 Tahun 2024 merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan melalui penyediaan layanan aborsi yang aman dan legal sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa persyaratan administratif, keterbatasan akses layanan kesehatan, dan stigma sosial. Dari perspektif maqasid syariah, kebijakan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam menjaga agama (hifzh al din), menjaga jiwa (hifzh al nafs), akal (hifzh al aql), keturunan (hifzh al nasl), harta (hifzh al mal), dan kehormatan (hifzh al irdh). Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan implementasi kebijakan agar perlindungan terhadap korban dapat terwujud secara lebih optimal.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Alasan Pemaaf Pada Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Aborsi Ditinjau Dari Hukum
Pidana Islam” yang disusun oleh Rengga Saputra dengan Nim 1420022 pada
Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Pidana Islam terhadap
kelegalan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. Penulis mengangkat masalah ini karena perlunya penambahan
pengetahuan atas pandangan kelegalan aborsi di Indonesia ditinjau dari hukum
Pidana Islam, untuk melihat bagaimana keselarasan keduanya dalam konteks
perlindungan perempuan, kesehatan reproduksi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang
adil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan aborsi menurut
hukum Pidana Islam dan hukum positif Indonesia serta bagaimana pandangan
hukum
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative (legal
research) dengan metode studi pustaka. Penelitian ini menggunakan sumber data
primer, yaitu literatur utama yang relevan dengan tema, seperti Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), dan Ketentuan Hukum Pidana Islam. Sementara itu, sumber data sekunder
diperoleh dari berbagai referensi lain, termasuk buku, jurnal, artikel, dan hasil
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbandingan antara kedua sistem
hukum. Dalam hukum positif aborsi diatur secara ketat dalam Undang-Undang No.
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi hanya diperbolehkan dalam dua kondisi,
yaitu jika ada kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, atau
jika kehamilan terjadi akibat perkosaan. Aborsi ini harus dilakukan sebelum usia
kehamilan 6 minggu, kecuali dalam keadaan darurat medis. Sementara itu, dalam
Hukum Pidana Islam, aborsi pada dasarnya diharamkan karena dianggap sebagai
pembunuhan, terutama setelah janin ditiupkan ruh (sekitar usia 120 hari). Namun,
ada pengecualian yang membolehkan aborsi jika tujuannya untuk menyelamatkan
nyawa ibu yang terancam bahaya. Ulama juga memiliki perbedaan pendapat
tentang aborsi sebelum 120 hari; sebagian membolehkannya karena belum ada ruh,
sedangkan sebagian lain tetap mengharamkannya karena janin sudah menunjukkan
tanda-tanda kehidupan. Menurut Hukum Pidana Islam, alasan pemaaf dalam
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 berlandaskan prinsip kemaslahatan dan kaidah
darurat. Secara umum, Islam mengharamkan aborsi setelah usia kehamilan 120 hari
karena janin sudah ditiupkan ruh. Namun, aborsi diperbolehkan jika ada kondisi
darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan
UU No. 36 Tahun 2009 yang membolehkan aborsi karena kedaruratan medis dan
perkosaan, dengan prioritas utama pada keselamatan jiwa ibu. Di sisi lain, aborsi
diharamkan jika dilakukan hanya untuk menghindari aib atau alasan sosial dan
ekonomi.
.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Sanksi Tindak Pidana Aborsi Menurut Kuhp Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”, yang ditulis oleh Ainu Najib, NIM. 1415032, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2021 M/1442 H. Adapun yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini adalah kasus aborsi yang masih banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan para penegak hukum masih menemui kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia. Adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada diajukan di dalam pemeriksaan persidangan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan Hukum Islam, dalam kasus aborsi yang tidak berlandaskan pada alasan-alasan tertentu sangat tidak diperbolehkan dan termasuk pada dosa besar serta haram untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana cara pengaturan tentang Tindak pidana aborsi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana aborsi didalam KUHP sehingga setiap pelaku aborsi maupun penegak hukum lebih memahami tentang aborsi terutama dari segi hukum pidana Islam. Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu data-data diperoleh dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Artinya data- data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, KUHP dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa aborsi menurut hukum Islam diancam hukuman qishas. Adanya Hadist yang menyebutkan bahwa diantara yang menghalalkan darah seorang mukmin adalah pembunuhan yang sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Pada tindak pidana terhadap kandungan yaitu berupa pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan atau janin menurut KUHP diatur dalam Pasal 346 samapai Pasal 349, dimana ancaman pidananya berupa pidana penjara selama waktu tertentu.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Riri Yulanda Putri, NIM 4116028 Judul Skripsi: ABORSI KARENA TAKUT MISKIN (STUDY LIVING QURAN DI JORONG SUAYAN TINGGI KENAGARIAN SUAYAN KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA) Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi 2020. Latar belakang penulis membahas masalah ini yaitu aborsi adalah secara bahasa penguguran kandungan (janin), Pengertian aborsi atau Abortus Provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain (pengeluaran) itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia. Di Jorong Suayan Tinggi ada beberapa keluarga yang mencoba menggugurkan kandungan karena takut miskin, mereka merasa kalau banyak anak malah akan membuat hidupnya tambah susah dan mereka takut kalau seandainya nanti anak-anak mereka tidak terjamin kesejahteraan hidupnya. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyrakat Jorong Suayan Tinggi terhadap aborsi karena takut miskin, dan pemahaman serta respons masyarakat Jorong Suayan terhadap ayat-ayat larangan membunuh anak karena takit miskin dan rezeki setiap orang sudah Allah SWT tetapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian Living Quran. Fenomena Living Quran lebih tepat menggunakan metode kualitatif, yang berbentuk penelitian lapangan dengan mengambarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat Jorong Suayan Tinggi. Informan dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat, Korban, dan masyarakat umum. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat yaitu mengenai masyarakat yang mencoba menggugurkan kandungan, sebagian besar masyarakat Jorong Suayan Tinggi tidak mengetahui hal tersebut, dan masyarakat juga tidak mendukung perbuatan keji yang di larang oleh Allah SWT, termasuk menggugurkan kandungan di sebabkan karena takut miskin. kecuali menggugurkan kandungan dengan alasan sakit yang dideritanya sehingga bisa membahayakan ibu dan anak yang di kandung . Untuk korban yang mencoba menggugurkan kandungan disebabkan karena faktor ekonomi yang sangat sulit, minimnya ilmu agama dan suami yang kurang bertanggung jawab, kemudian faktor sosial lainnya, sehingga membuatnya memutuskan untuk menggugurkan kandungan. Sedangkan untuk pemahaman masyarakat Jorong Suayan Tinggi terhadap ayat-ayat larangan menggugurkan kandungan dan tentang rezeki yang Allah SWT jelaskan dalam Alquran, rata-rata semuanya kurang memahami. Untuk itu penulis menjelaskan makna dan tafsiran ayat-ayat tentang larangan menggugurkan kandungan dan rezeki itu sudah Allah jamin secera singkat kepada mereka. Mereka pun merespons dengan baik dan menyadari kesalahan yang mereka perbuat dan berusaha lagi mempelajari ilmu agama.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2017•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak melegalkan tindakan aborsi. Hal ini dapat dilihat pada aturan yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan hukum pidana warisan Belanda yang melarang secara tegas perbuatan aborsi, dan tidak memberi peluang sedikitpun sebagai sebuah pengecualian. Tahun 2009 lahir Undang-undang nomor 36 tentang kesehatan yang merupakan pengganti Undang-undang 23 tahun 1992. Dalam Undang-undang ini yang kemudian ditindak lanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 memberikan ruang untuk legalnya tindakan aborsi dalam dua hal yakni dalam hal adanya Indikasi kedaruratan medis dan Kehamilan akibat perkosaan. Lahirnya Undang-undang nomor 36 tahun 2009 beserta Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 itu memunculkan pro dan kontra dikalangan ulama dan juga dikalangan dokter di Indonesia. Beranjak dari hal tersebut penulis mencoba menganalisis persoalan ini dengan mengawalinya dari meneliti pendapat para ulama terkait hukum aborsi dan kemudian menganalisa legalisasi aborsi terhadap wanita hamil korban perkosaan. Setelah melakukan pengkajian dan analisa maka penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya ulama sepakat menyatakan bahwa aborsi itu hukum haram jika dilakukan setelah “nafkhu ar-ruh” atau setelah ditiupkannya ruh, yaitu di saat usia kehamilan di atas 120 hari, sesuai dengan hadits yang menyatakan ruh itu ditiupkan pada usia 120 hari. Namun aborsi yang dilakukan pada usia kehamilan di bawah 120 hari para ulama terbagi kepada beberapa pendapat. Ada ulama yang berpendapat boleh secara mutlak seperti mazhab Hanafi dan ulama Hanabilah. Ada ulama yang berpendapat boleh karena uzur seperti Ibnu Wahban. Ali Bin Musa dari fuqaha Hanafiyah berpendapat hukumnya makruh dan ada ulama yang berpendapat hukumnya haram secara mutlak sebagaiman pendapat yang mu’tamad ulama Malikiyah, sebagian Syafi’iyyah dan sebagian Hanabalah. Kemudian terkait dengan legalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 terhadap kehamilan akibat perkosaan, maka menurut pendapat penulis peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang kepada wanita yang hamil karena perkosaan untuk melakukan aborsi sudah sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid al-Syari’ah, karena kehamilan yang disebabkan perkosaan itu akan sangat menyulitkan kehidupan wanita yang menjadi korban perkosaan jika kehamilan itu dilanjutkan sehingga melahirkan. Kesulitan yang akan dialami oleh wanita itu bukan saja pada persoalan psikis yang akan berpengaruh kepada pisik, akan tetapi juga akan mengalami kesulitan secara sosial.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2017•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pemikiran Hukum Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Aborsi Akibat Perkosaan” yang disusun oleh Yesi Rahmi Putri dengan NIM 1113.028. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun maksud dari judul di atas adalah melihat pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang aborsi akibat perkosaan. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh tingginya angka aborsi di Indonesia terbukti dengan meningkatnya jumlah aborsi 15% setiap tahunnya, di antaranya dilakukan oleh remaja putri yang masih berstatus pelajar. Mengenai hukum dari aborsi ini, ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan secara mutlak seperti sebagian pengikut Abu Hanifah. Ada juga pendapat yang mengharamkan aborsi seperti sebagian kalangan mazhab Syafi’i. Namun, dari banyaknya penjelasan ulama klasik mengenai hukum aborsi ini tidak ada yang menjelaskan tentang hukum aborsi akibat perkosaan. Kemudian Yusuf al-Qaradhawi hadir sebagai ulama kontemporer yang mengkaji tentang hukum aborsi akibat perkosaan. Dimana dewasa ini banyaknya terjadi kasus permerkosaan di kalangan masyarakat. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemikiran hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang aborsi akibat perkosaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode istimbath Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum kebolehan aborsi akibat perkosaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui metode istimbath Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum kebolehan aborsi akibat perkosaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), dengan metode pendekatan conten analysis. Sumber data yang digunakan penulis meliputi data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan buku-buku Yusuf al-Qaradhawi yang membahas aborsi yang kemudian memaparkannya. Adapun metode analisis data yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum kita hendak menilai kejadian yang khusus. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa hukum aborsi akibat perkosaan menurut Yusuf al-Qaradhawi dibolehkan karena adanya hal dharurat demi kemaslahatan umat, kalau janin berusia sebelum 40 hari dan sebaliknya jika janin berusia setelah 40 hari maka hukumnya diharamkan. Adapun metode Istimbath digunakan oleh Al-Qaradhawi adalah metode maslahah mursalah, dalil untuk mengistinbathkan hukum kebolehan yaitu Q.S an-Nahl ayat 106 dan hadits riwayat Ibnu Majah.
