Abstrak
ABSTRAK Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak melegalkan tindakan aborsi. Hal ini dapat dilihat pada aturan yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan hukum pidana warisan Belanda yang melarang secara tegas perbuatan aborsi, dan tidak memberi peluang sedikitpun sebagai sebuah pengecualian. Tahun 2009 lahir Undang-undang nomor 36 tentang kesehatan yang merupakan pengganti Undang-undang 23 tahun 1992. Dalam Undang-undang ini yang kemudian ditindak lanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 memberikan ruang untuk legalnya tindakan aborsi dalam dua hal yakni dalam hal adanya Indikasi kedaruratan medis dan Kehamilan akibat perkosaan. Lahirnya Undang-undang nomor 36 tahun 2009 beserta Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 itu memunculkan pro dan kontra dikalangan ulama dan juga dikalangan dokter di Indonesia. Beranjak dari hal tersebut penulis mencoba menganalisis persoalan ini dengan mengawalinya dari meneliti pendapat para ulama terkait hukum aborsi dan kemudian menganalisa legalisasi aborsi terhadap wanita hamil korban perkosaan. Setelah melakukan pengkajian dan analisa maka penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya ulama sepakat menyatakan bahwa aborsi itu hukum haram jika dilakukan setelah “nafkhu ar-ruh” atau setelah ditiupkannya ruh, yaitu di saat usia kehamilan di atas 120 hari, sesuai dengan hadits yang menyatakan ruh itu ditiupkan pada usia 120 hari. Namun aborsi yang dilakukan pada usia kehamilan di bawah 120 hari para ulama terbagi kepada beberapa pendapat. Ada ulama yang berpendapat boleh secara mutlak seperti mazhab Hanafi dan ulama Hanabilah. Ada ulama yang berpendapat boleh karena uzur seperti Ibnu Wahban. Ali Bin Musa dari fuqaha Hanafiyah berpendapat hukumnya makruh dan ada ulama yang berpendapat hukumnya haram secara mutlak sebagaiman pendapat yang mu’tamad ulama Malikiyah, sebagian Syafi’iyyah dan sebagian Hanabalah. Kemudian terkait dengan legalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 terhadap kehamilan akibat perkosaan, maka menurut pendapat penulis peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang kepada wanita yang hamil karena perkosaan untuk melakukan aborsi sudah sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid al-Syari’ah, karena kehamilan yang disebabkan perkosaan itu akan sangat menyulitkan kehidupan wanita yang menjadi korban perkosaan jika kehamilan itu dilanjutkan sehingga melahirkan. Kesulitan yang akan dialami oleh wanita itu bukan saja pada persoalan psikis yang akan berpengaruh kepada pisik, akan tetapi juga akan mengalami kesulitan secara sosial.