Abstrak
Tesis ini berjudul Analisis Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Vasektomi Sebagai Syarat Penerima Bansos Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah“ yang ditulis oleh Irwan Syah, NIM 10124003 Program Studi Hukum Islam (HI), Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025/1447 H. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan seorang pejabat publik yaitu gubernur Jawa Barat yang menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos, kebijakan seperti ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan mengubah persepsi sebagian orang yang mengatakan bahwa KB hanya untuk perempuan saja. Dalam menyikapi vasektomi, terdapat pro dan kontra yaitu sebagian ulama berpandangan bahwa vasektomi haram secara mutlak, boleh secara mutlak dan boleh dengan syarat tertentu. Kebijakan gubernur ini bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat yang dalam teori hukum Islam disebut dengan mashlahah mursalah. Kebijakan tersebut dipertimbangkan dengan bentuk mencegah mafsadah demi mengatasi kemiskinan dan mencukupi kebutuhan keturunan. Namun jika menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos tanpa pertimbangan medis dan pemaksaan, maka itu merupakan suatu mafasadah. Atas dasar ini, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang khusus membahas vasektomi sebagai syarat bansos dalam perspektif mashlahah mursalah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis library research yang bersifat analisis kualitatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, Bahan hukum primer mencakup dokumen yang memiliki legitimasi normatif, seperti artikel terkait kebijakan gubernur Jawa Barat, peraturan mentri sosial nomor 1 tahun 2019, nomor 5 tahun 2021 pasal 1 dan fatwa MUI, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, berbagai karangan kitab hasil penelitian terdahulu dan wacana kebijakan gubernur Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yang merupakan metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap teks-teks hukum, seperti Al-Qur’an, hadis, pendapat ulama, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu menganalisis kebijakan gubernur Jawa Barat dengan teori hukum Islam berupa mashlahah mursalah serta pendapat para ulama tentang permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan: pertama, Bantuan sosial merupakan instrumen negara dalam menjalankan amanat konstitusi Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 untuk melindungi masyarakat miskin dan anak terlantar, yang secara teknis diatur melalui Permensos No. 1/2019 sebagai skema bantuan uang, barang serta aturan Permendagri No. 77/2020 agar penyalurannya di daerah dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Kedua, Program vasektomi bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus mendorong keterlibatan laki-laki dalam tanggung jawab keluarga berencana. Ketiga, Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan prinsip mashlahah mursalah karena berorientasi pada kemaslahatan umum, tidak bertentangan dengan nash, serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.