Abstrak
Skripsi ini disusun oleh Kasdi Yusri Naili, NIM 3722269, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini berjudul "Analisis Proses Manajemen Rantai Pasok Barang Dalam Pesanan Ditinjau Dari Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Dzaza Furniture Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar)". Penelitian ini dilatar belakangi bagaimana pentingnya penerapan manajemen rantai pasok Supply Chain Management dalam pesanan dan perlunya analisis. kesesuaian proses tersebut dengan perspektif bisnis syariah. Permasalahan yang teridentifikasi di Dzaza Furniture meliputi keterlambatan pengiriman barang dari pemasok, kualitas barang yang tidak sesuai, keterlambatan pembayaran kepada pemasok serta adanya kerumitan dalam akad transaksi penjualan kredit yang bekerja sama dengan pihak leasing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses manajemen rantai pasok barang di Dzaza Furniture dan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen rantai pasok tersebut dalam perspektif bisnis syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana data dikumpulkan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian mencakup pemilik, karyawan dan pemasok Dzaza Furniture. Indikator yang digunakan mengenai proses manajemen rantai pasok yaitu plan, source, make and deliver yang diterapkan di Dzaza Furniture dan menganalisis kesesuaian manajemen rantai pasok tersebut dari perspektif bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen rantai pasok di Dzaza Furniture telah berjalan meliputi perencanaan yang reaktif berdasarkan pesanan dan stok menipis, pengadaan, produksi atau perakitan hingga pendistribusian. Namun, proses ini masih dihadapkan pada kendala operasional seperti keterlambatan pengiriman dan pembayaran serta masalah kualitas barang. Ditinjau dari perspektif bisnis syariah, pengelolaan rantai pasok Dzaza Furniture belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini ditandai oleh belum maksimalnya penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam kerjasama dengan pemasok, kurangnya kejelasan akad, serta adanya sistem penjualan kredit melalui leasing yang bertentangan dengan prinsip syariah.