Abstrak
Abstrak Skripsi ini berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Pada Penetapan Majlis Hakim Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb Di Pengadilan Agama Lubuk Basung”, yang ditulis oleh Muhammad Fikri, NIM: 111.9175 , Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal AlSyakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjeich M.Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap penolakan dispensasi nikah dalam penetapan nomor: 98/pdt.p/2022/pa.lb di pengadilan agama lubuk basung dan bagaimana tinjauan Undang-Undang perlindungan anak dalam penetapan Nomor: 98/pdt.p/2022/pa.lb di pengadilan agama lubuk basung. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap penolakan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di pengadilan agama lubuk basung dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan undang-undang perlindungan anak dalam penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb di pengadilan agama lubuk basung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research), yakni dengan mengumpulkan dan mempelajari hal-hal (referensi) yang berkaitan dengan maqashid syariah dan undang-undang perlindungan anak. Adapun dalam menganalisa hukum penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan Penetapan Nomor: 98/Pdt.P/2022/Pa.Lb sudah sesuai dengan konsep maqashid syari’ah. Dalam penetapan tersebut hakim mendahulukan kemaslahatan dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah Sehingga mendahulukan (hifzh al-nafs) keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dini dan mendahulukan (hifzh al-’aql) pengembangan fungsi akal daripada (hifdz al-nasl) menjaga keturunan dan terhindar dari perbuatan zina. Supaya anak bisa mengembangkan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sejalan dengan tujuan dan hak-hak anak dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang mana hakim memakai Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menolak permohonan dispensasi nikah, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh dan mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak.