Abstrak
Skrispi ini berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018” yang ditulis oleh Ghafiqi Jaram dengan Nim 3419081 Program Studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isalam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2019, pembimbing Andis Febrian, SE, MM. Penelitian ini dilator belakangi oleh adanya pengelolaan keuangan nagari muaro paiti Kec. Kapur IX Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan adanya kekurangan pada pengelolaan laporan keuangan nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX tersebut dimana kurang terlibatnya masyarakat dalam melakukan perencanaan anggaran keuangan nagari yang mana berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwasanya dalam melaksanakan perencanaan akan melibatkan banyaknya musyawarah kepada setiap jorong-jorong yang ada dan setelah musyawarah jorong disetiap nagari tersebut harus meberitahu kepada masyarakat bagaimamna perencanaan anggaran dana nagari selanjutnya. Setelah dikumpulkan maka akan dipilih kembali usulan-usulan mana yang perlu diprioritaskan dan di sigkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang nagari. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimana Analisis Pengelolaan Keuangan Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana analisis pengelolaan keuangan Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi,wawancara, dokumentasi,. Teknik analisa data yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdarkan hasil penelitian Yang menunjukkan bahwa analisis pengelolaan keuangan nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX adalah bahwa pengelolaan dana nagari pada Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penataushaan, pelaporan, dan pertanggungjawabantelah sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 . namun transparansi yang dilaksanakan pada Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX masih kurang sesuai sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui mengenai realisasi APBD. Maka diharapkan kepada pemerintah agar lebih melibatkan masyarakat untuk mendiskusikan apa saja kegunaan anggaran pendapatan belanja untuk nagari tersebut, agar diharapkan bisa menjadi transparansi dana nagari yang ada pada Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX.