Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara aturan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 27 Ayat (1) dengan penerapannya di Kabupaten Solok Selatan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaporandan penertiban akta kelahiran anak di usia dini menjadi faktor utama kelalaian penertiban akta kelahairan. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana implementasi pencatatan dan penertiban akta kelahiran di Kabupaten Solok Selatan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Solok Selatan serta faktor penghambat implementasi tersebut dan bagaimana konsep administrasi kependudukan dalam fiqh siyasah idariyah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan mengambil sumber datanya dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah staf kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan dan Kepala Jorong di tiga Kecamatan sebagai sampel penelitian ini. Adapun dalam menganalisa data penulis menggunakan metode induktif dan analisi deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan belum terimplementasi secara maksimal di Kabupaten Solok Selatan. Sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan masih terbatas, itulah sebabnya kegiatan sosialisasi yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan belum mencakup kesemua masyarakat di Kabupaten Solok Selatan. Selain itu kegiatan sosialisasi yang dilakukan juga relatif jarang dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan. Hal tersebut menyebabakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penertiban akta kelahiran anak sesuai dengan Undang-Undang. Dalam islam bidang yang mengurusi tentang ad-ministrasi negara dan kepemdudukan dikenal dengan Al-idarah atau idariyah. Penyempurnaan sistem administrasi dalam islam yang dilakukan oleh para khalifa setelah waftnya Rasululah SAW. Sistem tersebut di bangun atas prinsip umum yang dapat mengakomodir kepentingan dengan tetap berpedoman pada hukum islam (syari’at).