Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Studi Terhadap Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS”. Skripsi ini ditulis oleh Yul’aina Rahmi, Nim. 1113.060, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari judul secara keseluruhan adalah bagaimana makna keadilan sebagai tujuan hukum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang pemberian nafkah bagi isteri PNS yang sudah dicerai. Faktor utama yang memotivasi penulis memilih judul ini karena adanya terlihat ketidak-adilan bagi mantan suami mengenai pembagian gaji untuk mantan isteri PNS setelah terjadi perceraian, Karena dalam Islam telah dijelaskan bahwa setelah terjadinya akad pernikahan, terciptanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Apabila terjadi perceraian dalam suatu pernikahan maka berakhirlah akad suatu pernikahan serta hubungan hukum antara seorang suami dengan isterinya. Akibat dari putusnya akad tersebut berakhir pula hubungan hukum antar keduanya sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban antara suami isteri. Sedangkan kewajiban seorang ayah kepada anaknya tetap ada, karena hubungan ayah dengan anak tidak akan pernah putus, meskipun hubungan ayah dan ibunya sudah putus. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang terkait dengan hukum dan keadilan, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai makna keadilan sebagai tujuan hukum terhadap Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dapat disimpulkan keadilan itu adalah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban yang sepadan dengan kelayakan. Secara rasional tidak layak seorang isteri yang diceraikan suaminya mendapatkan sebagian gaji, karena tidak adanya tanggungan mantan suami terhadap isteri. Setelah terjadinya perceraian maka berakhirlah akad, dan menghapuskan hubungan hukum diantara keduanya. Sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban suami isteri, baik sandang, pangan, papan, maupun nafkah lainnya. Akan menjadi tidak adil ketika PP No.10/1983 masih mewajibkan suami memberikan sebagian gajinya pada mantan isteri. PP No.10/1983 ini diperbarui dengan PP No.45/1990 yang telah mencerminkan kepada aspek-aspek keadilan hukum.