ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TURUT SERTA DALAM PENGEDARAN NARKOTIKA PADA PUTUSAN NOMOR 115/Pid.Sus/2025/PN Bkt PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH
Skripsi ini ditulis oleh Nurul Muthi’ah Khairunnisa Nim. 1422045 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Turut Serta Dalam Pengedaran Narkotika Pada Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/Pn.Bkt Pengadilan Negeri Bukittinggi Perspektif Fiqih Jinayah”. Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan lebih dari satu pelaku (turut serta) serta pentingnya menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku berdasarkan hukum positif dan perspektif Fiqih Jinayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN.Bkt terkait turut serta dalam pengedaran narkotika serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Jinayah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN.Bkt, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, serta literatur Fiqih Jinayah, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama majelis hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP jo. Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Kedua dalam perspektif Fiqih Jinayah, perbuatan para terdakwa dapat dikategorikan sebagai isytirak fi al-jarimah (turut serta dalam tindak pidana) yang dikenai sanksi ta’zir karena tidak terdapat ketentuan hukuman khusus dalam nash. Dengan demikian, putusan hakim dinilai telah sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif maupun Fiqih Jinayah