Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

2 hasil
Subjek: Regulator
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengelola Destinasi Wisata Linggai Park Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi kasus Wisata Linggai Park, Nagari Duo Koto Kabupaten Agam)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah dalam mengelola destinasi wisata, khususnya wisata Linggai Park, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui devisa, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan masyarakat sekitar destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Nagari dalam mengelola destinasi wisata Linggai Park untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat serta masih ditemukannya berbagai kendala dalam pengelolaan destinasi wisata yang menyebabkan manfaat ekonomi belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah nagari, pengelola, pelaku usaha dan masyarakat sekitar. serta studi dokumentasi terkait kebijakan dan regulasi pemerintah nagari dalam pengelolaan wisata. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 maret 2026 dengan beberapa informan, termasuk Ibu Rahina, Bapak Rajab, Ibu Meli (pedagang), dan Ibu Sabinar, Ibu Samsinar, (pembeli). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengelolaan Wisata Linggai Park. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan tata kelola kawasan wisata melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengaturan kawasan, serta kebijakan retribusi wisata. Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan dukungan berupa pelatihan UMKM, promosi wisata, dan pemeliharaan fasilitas pendukung. Sebagai dinamisator, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat melalui pendampingan Pokdarwis, penyelenggaraan berbagai kegiatan wisata, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan destinasi. Peran tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui berkembangnya usaha kuliner, perdagangan, jasa wisata, dan penyediaan lapangan kerja. Namun demikian, pengelolaan wisata masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya bantuan permodalan, promosi yang belum optimal, serta masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Nagari dalam mengelola destinasi wisata Linggai Park telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan regulasi, perluasan akses permodalan, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta agar pengelolaan wisata dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

5 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus: Pemerintah Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

This study is predicated upon the pivotal role of the Local Government, particularly the Nagari administration, in buttressing the existence of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as linchpins of grassroots economic frameworks. Nagari Pasia Laweh in Agam Regency harbors considerable MSME potential yet contends with endemic impediments such as capital scarcity, archaic marketing modalities, and tenuous product branding. This inquiry seeks to scrutinize the Nagari Government’s engagement in MSME advancement through three salient functions: facilitator, regulator, and stabilizer. Employing a descriptive qualitative methodology encompassing field observation, archival documentation, and in-depth interviews with local officials and enterprise operators, the findings reveal that initiatives such as the “Bedah Warung” program for infrastructural enhancement, the formation of the Productive Community Empowerment Agency (LPMP) for human capital elevation, and facilitation of financial access via banking collaborations and social security schemes (BPJS Ketenagakerjaan) have been undertaken. Nevertheless, implementation remains uneven; training and capital assistance are sporadic and often lack post-training mentorship, while regulatory and stabilizing functions face challenges in policy oversight consistency and equitable dissemination of information. The study posits that more robust synergistic efforts and precise MSME need mapping are requisite to render governmental interventions impactful in elevating MSME tiers and bolstering community economic welfare in Nagari Pasia Laweh.

6 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail