Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

3 hasil
Subjek: Qiyas
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak. Dalam Islam sendiri, ulama madzhab telah sepakat melarang kewarisan beda agama ini. Ibnu Taimiyah tidak sepakat atau berbeda pendapat dengan ulama mazhab yang mana membolehkan kewarisan beda agama dari muslim ke kafir zimmi, bukan ke kafir harbi dan hal ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Dalam praktik pembagian hak waris kepada ahli waris beda agama di masyarakat muslim Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KHI yang diberlakukan di lingkungan PA dengan tetap mengikuti pendapat jumhur fuqaha. Permasalahan yang penulis kaji adalah bagaimana kewarisan beda agama menurut Ibnu Taimiyah, proses istinbath hukum Ibnu Taimiyah dan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kewarisan beda agama dengan hukum kewarisan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah karya dan pemikiran Ibnu Taimiyah yang sesuai dengan objek kajian tesis ini. Adapun sumber data berasal dari sumber data primer berupa kitab-kitab dan buku-buku yang terkait dengan Ibnu Taimiyah (al-Fatawa al-Kubra dan kitab majmu’ al-fatawa). Di samping itu sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan ditempatkan sebagai sumber data sekunder berupa buku yang terkait dengan kewarisan, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian ini bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan kewarisan beda agama dari muslim ke kafir zimmi, bukan ke kafir harbi. Namun kebolehan ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Hal ini dapat diqiyaskan kepada surat al-maidah yang menceritakan tentang kebolehan menikahi wanita-wanita kitabiyah. Dengan dibolehkannya muslim menikahi wanita kitabiyah maka mereka boleh mewarisi hartanya, namun tidak untuk sebaliknya. Adapun relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam hukum kewarisan beda agama dengan hukum kewarisan di Indonesia yaitu bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah ini tampaknya relevan jika diterapkan di Indonesia karena melihat kondisi zaman sekarang yang semakin banyaknya orang nikah beda agama dan hal ini tentunya akan diqiyaskan dengan kewarisan beda agama. Meskipun di Indonesia kewarisan beda agama diatur melalui wasiat wajibah sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi Nomor 51/K/AG/1999 hal ini menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah relevan dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Namun bagian yang ditentukan oleh kewarisan Islam di Indonesia ditentukan yaitu 1/3 dari harta warisan tidak lebih dan tidak kurang, sedangkan Ibnu Taimiyah tidak ada ketentuan penerimaan 1/3 bagian dari harta warisan tersebut.

7 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

METODOLOGI QIYAS SEBUAH ALTERNATIF DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA HACKING

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Metodologi Qiyas Sebuah Alternatif Dalam Pertanggungjawaban Pidana Hacking yang ditulis oleh Fikawati, NIM 1417016, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya tindak pidana hacking yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, dalam perkembangannya pemerintah Indonesia telah berupaya dengan membuat regulasi dan peraturan untuk menghadapi akibat yang timbul dari permasalahan hacking, Yakni dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan dalam hukum islam tidak ada dalil yang mengatur secara jelas tentang perbuatan hacking ini. Berdasarkan maka penulis ingin mengetahui secara utuh bagaimana pertanggungjawaban pidana hacking menurut hukum islam dengan menggunakan metodologi qiyas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana pandangan hukum islam tentang pertanggungjawaban pidana hacking dengan menggunakan metode qiyas? 2) Apakah pertanggungjawaban pidana hacking bisa disamakan dengan pencurian? Penelitian ini merupakan studi pustaka, dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran, Hadis, Buku Ushul Fiqih jilid I (karangan Amir Syarifudin), Buku Asas-Asas Hukum Pidana Islam (karangan Ahmad Hanafi) dan Buku Hukum Pidana Islam (karangan Rahmad Hakim). Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana hacking dalam hukum pidana islam yaitu dijatuhi hukuman ta’zir berupa hukuman penjara dan denda pidana hacing diqiyaskan kepada tindak pidana pencurian karena kedua tindak pidana tersebut memiliki illat yang sama yaitu menganggu privasi orang lain dan sama-sama mengambil hak orang lain.

5 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI TENTANG KEDUDUKAN SHALAT SUNNAH QABLIYYAH JUM’AT

2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul: “ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AN NAWAWI TENTANG KEDUDUKAN SHALAT SUNNAH QABLIYYAH JUM’AT” yang disusun oleh Rizky Muktamirul Khair, NIM. 1114.007, Tahun 2018. Maksud dari judul skripsi ini adalah penyelidikan atau pengkajian terhadap buah pemikiran Imam an Nawawi tentang keberadaan shalat sunnah qabliyyah Jum’at. Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini adalah karena para ulama berbeda pendapat mengenai shalat sunnah qabliyyah Jum’at ini. Sebagian ulama Hanafiyyah, Malikiyyah serta pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hanabilah menyatakan bahwa tidak ada shalat sunnah setelah adzan Jum’at. Tidak ada hadis yang diriwayatkan secara tegas dan shahih mengenai pelaksanaan shalat sunnah Rawatib qabliyyah Jum’at. Adapun Imam Syafi’i berpendapat disunnahkan mengerjakan shalat sunnah qabliyyah Jum’at, sebagaimana shalat Zhuhur. Namun beliau tidak mengemukakan argumen yang jelas tentang shalat tersebut, melainkan dikemukakan oleh salah seorang pengikut madzhabnya, yakni Imam an Nawawi dengan dalil keumuman hadis Abdullah bin Mughaffal dan penggunaan qiyas. Akan tetapi, mengenai keumuman lafal, dalam kaidah ushul ditemukan bahwa ‘keumuman lafal tidak mengambarkan suatu hukum’, sedangkan mengenai penggunaan qiyas dalam ibadah, dalam kaidah fiqh ditemukan bahwa ‘tidak ada penggunaan qiyas dalam ibadah mahdhah’. Berangkat dari pendapat Imam an Nawawi yang berbeda pandangan dari beberapa pendapat madzhab lainnya, serta dasar argumen yang beliau kemukakan, yakni penggunaan keumuman hadis dan pemberlakuan qiyas dalam ibadah mahdhah, yang tampak bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kedudukan shalat sunnah qabliyyah Jum’at menurut Imam an Nawawi berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakannya. Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian library research (penelitian pustaka). Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang diamati bukan berupa benda hidup akan tetapi benda mati, yakni dokumen tertulis. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis akan menganalisanya dengan menggunakan metode berpikir deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan dalil hadis dari Abdullah bin Mughaffal meskipun redaksinya bersifat umum, namun merupakan dalil yang shahih dan kuat dibanding dengan hadis-hadis lain yang membicarakan tentang shalat sunnah qabliyyah Jum’at. Di samping itu, untuk men-takhshish keumuman hadis tersebut, Imam an Nawawi menggunakan qiyas terhadap shalat Zhuhur. Boleh menggunakan qiyas pada pokok ibadah (apalagi cabang ibadah) berdasarkan keumuman dalil kehujjahan qiyas. Qiyas berlaku pada seluruh perkara syari’at apabila pada perkara-perkara tersebut terdapat syarat-syarat qiyas. Dengan demikian, tercakuplah semua shalat-shalat yang memiliki adzan dan iqamah dalam keumuman hadis tersebut, termasuk shalat Jum’at. Adapun mengenai waktu pelaksanaannya, bagi yang mengamalkan dua adzan, apabila adzan pertamanya telah berada dalam waktu Jum’at, maka mengerjakan shalat sunnah qabliyyah Jum’at sesudah itu hukumnya sah. Sedangkan bagi yang mengamalkan satu adzan, boleh bagi jamaah yang baru datang untuk mengerjakan shalat dua rakaat dengan niat shalat sunnah (qabliyyah) Jum’at bersamaan dengan niat shalat sunnah Tahiyyatul Masjid. Sedangkan bagi jamaah yang sudah duduk, cukup dengan shalat sunnah Muthlaq sebelum khatib naik mimbar.

12 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail