Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Post-truth dalam Konteks Politik
Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Post Truth Dalam Konteks Politik”. Yang ditulis oleh Firdaus, NIM 1419065, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Motivasi penulis melakukan penelitian ini dilatar belakangi keresahan karena banyaknya berita bohong yang membuat perpecahan saat kampanye politik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses kebohongan bisa dipercayai oleh banyak orang dan bagaimana Islam memandang fenomena ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana Proses terjadinya Post truth dalam konteks Politik dan Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Post truth dalam konteks Politik. Dalam membahas persoalan ini metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian perpustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses terjadinya Post truth dalam konteks politik adalah adanya niatan dari politikus yang rela melakukan apapun dalam memanfaatkan sosial media untuk memperbagus citra mereka agar bisa memenangkan pemilihan umum dengan terus menyebarkan kepalsuan. Penyebarannya juga didorong karena rendahnya literasi masyarakat yang membuat mereka cepat kagum tanpa memperdulikan suatu kebenaran informasi. Ketentuan pidana penyebaran Post truth atau berita bohong dalam Hukum Pidana Islam dapat dikenakan hukuman ta’zir yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba. Hukuman ta’zir ini ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pelajaran bagi pelaku pidana dan pencegahan untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.