CALO MONEY POLITIK DALAM PERSPEKTIF UU PEMILU DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman)
Skripsi ini ditulis karena adanya praktik calo money politik yaitu seperti pemberian uang, atau barang dan iming-iming sesuatu kepada (voters) secara berkelompok atau individu untuk mendapatkan keuntungan politis (political again). Money politik merupakan praktik kotor yang merusak pemilu, artinya tindakan money politik itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Fenomena ini sangat berdampak terhadap perilaku masyarakat saat ini. Artinya tindakan money politik itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya, praktik money politik dapat disamakan dengan uang sogok alias suap. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang bagaimana calo money politik dari sudut pandang UU Pemilu dan hukum pidana Islam, sistem yang dilakukan oleh calo money politik dalam Pemilihan calon anggota Legislatif. Penelitian ini menggunakan metode wawanacara dan observasi langsung dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang yang menjadi calo (tim sukses) dalam Pemilu Legislatif dan orang yang menjadi calon anggota Legislatif. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari hasil wawancara bersama sekretaris KPU dan ketua devisi HPP Bawaslu serta masyarakat setempat. Adapun dalam menganalisi data, penulis menggunakan metode induktif, deduktif dan komperatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa praktek calo money politik yang terjadi seperti rumah kerumah (door to door) di data orang yang sudah memiliki hak pilih kemudian, si calo mengajukan orang yang mencalon menjadi anggota Legislatif untuk dipilih atas kerjanya atau visi, misi riwayat pekerjaan. Agar meyakinkan si pemilih, maka dijanjikan seperti berupa uang, sembako dan lain sebagainya. Selanjuntya, calo kedua juga mengatakan bahwa praktek percaloan yang dilakukannya melalui gadget yaitu dengan cara dibelikan paket internet oleh tangan kanan calon anggota Legislatif. Kemudian, calo tersebut mempromosikan calon anggota melalui chat pribadi, postingan Whatsapp, Facebook, dan Instagram. Praktek percaloan ini terjadi dua minggu sebelum hari pemilihan. Praktek percaloan money politik yang terjadi seperti ini di dalam UU Pemilu melanngar aturan dari Pemilu, sedangkan di dalam Islam termasuk kategori risywah (suap menyuap).