Peran Lembaga Adat Mukim Dalam Mengelola Keragaman Masyarakat Di Kampung Mude Benara Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Aceh
Skripsi ini disusun oleh Ratrya Widya Putri Nim 4621052 pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul “Peran Mukim Dalam Mengelola Keberagaman Masyarakat di Kampung Mude Benara Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat Kampung Mude Benara yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Keberagaman ini menciptakan potensi konflik sekaligus peluang untuk membangun harmoni sosial. Dalam konteks ini, peran lembaga adat Mukim menjadi penting sebagai penjaga nilai-nilai lokal dan perekat sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana peran strategis Mukim dalam mengelola keragaman serta hambatan yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini di Kampung Mude Benara Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Aceh. Dalam pengumpulan data penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Mukim, dan yang menjadi informan pendukung adalah Sarak Opat dan masyarakat. Analisis menggunakan teori peran sosial dari Robert K. Merton untuk melihat dinamika peran yang dijalankan oleh Mukim dalam masyarakat multicultural Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Mukim memiliki peran signifikan dalam mengelola keberagaman masyarakat melalui tiga fungsi utama: pertama, sebagai pelestarian budaya dan kearifan lokal seperti penjaga nilai adat yang memperkuat solidaritas dan gotong royong; kedua, mediasi dalam menyelesaikan konflik antarwarga; sebagai dan ketiga, sebagai mempertahankan keteraturan sosial seperti perekat sosial yang menumbuhkan kebersamaan di tengah pluralitas masyarakat. Meski demikian, Mukim juga menghadapi tantangan berupa melemahnya otoritas adat di tengah modernisasi, kurangnya regenerasi pemimpin adat, serta terbatasnya dukungan administratif dari pemerintah. Oleh karena itu, penguatan peran Mukim melalui dukungan masyarakat dan sinergi dengan pemerintah menjadi penting agar lembaga adat ini tetap relevan dalam menjaga kohesi sosial di tengah dinamika perubahan zaman.