Abstrak
Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi khusus Papua sejak tahun 2001 hingga tahun 2011 ternyata belum mampu berperan secara optimal dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua menjadi suatu fenomena yang melatarbelakangi lahirnya gagasan untuk melaksanakan penelitian ini. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh desentralisasi fiskal dan otonomi khusus Papua terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan belanja pemerintah dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi Papua.