Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih belum optimalnya penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, khususnya pada pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sistem irigasi. Keterbatasan alsintan, kerusakan jaringan irigasi, pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual, serta belum terpisahnya laporan keuangan agraris dari anggaran umum nagari menyebabkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti amanah, transparansi, keadilan, dan musyawarah, agar pengelolaan keuangan agraris dapat berjalan secara lebih tertib, adil, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian berada di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informansi yang terdiri atas perangkat nagari, pengurus kelompok tani, dan petani. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris di tengah keterbatasan alsintan dan irigasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak belum berjalan secara optimal. Pengelolaan keuangan masih didominasi pencatatan manual, biaya operasional alsintan belum terdokumentasi secara sistematis, laporan keuangan belum disusun secara terpisah dan transparan, serta evaluasi penggunaan anggaran belum sepenuhnya mengacu pada prinsip syariah. Selain itu, keterbatasan jumlah alsintan dan kondisi irigasi yang kurang memadai meningkatkan biaya operasional dan menghambat produktivitas pertanian. Meskipun demikian, pemerintah nagari dan kelompok tani telah berupaya mengelola dana pertanian melalui musyawarah, pemanfaatan bantuan pemerintah, dan pembagian penggunaan alsintan secara bergiliran sebagai bentuk penerapan nilai amanah dan keadilan, meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan.