Abstrak
Skripsi ini disusun oleh Suci Kurnia Ilahi dengan NIM 3222044 Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan judul skripsi “Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunn Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik Di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang diwujudkan melalui pemberian tanah secara sukarela untuk kepentingan umum. Fenomena ini tampak di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung, di mana masyarakat memberikan tanah tanpa ganti rugi untuk pembangunan jalan yang didukung oleh pemerintah melalui pembiayaan dari dana APBD Kabupaten Agam. Pemberian tanah tersebut dilakukan untuk kepentingan bersama dan dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk amal jariah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan serta bagaimana transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan serta menganalisis transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dengan melibatkan 12 informan yang berasal dari unsur masyarakat, pemerintah, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi dan referensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan terwujud melalui kerja sama yang saling mendukung. Masyarakat berpartisipasi melalui penyampaian usulan, musyawarah, gotong royong, serta pemberian tanah secara sukarela, sedangkan pemerintah berperan dalam menyediakan anggaran dan melaksanakan pembangunan. Pemberian tanah tersebut memiliki nilai sosial dan keagamaan yang mendekati konsep wakaf, namun secara hukum belum dapat dikategorikan sebagai wakaf karena belum memenuhi seluruh rukun, syarat, dan unsur wakaf. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD telah diterapkan melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Penerapan kedua aspek tersebut turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.