Abstrak
Skripsi ini berjudul “Implementasi Pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi)”, yang ditulis oleh Delvia, NIM 1322023, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi terhadap keluarga yang berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi, dan pemutakhiran data tidak lagi memenuhi ketentuan kepesertaan PKH. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui: 1) Bagaimana implementasi pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menurut permensos nomor 1 tahun 2018 di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah. 2) Bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi pencabutan Keluarga Penrima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harpan (PKH) di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2018? Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak kelurahan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif, deduktif, dan induktif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pencabutan KPM PKH serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian 1) Pencabutan KPM PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dilakukan melalui verifikasi, evaluasi, dan pemutakhiran data terhadap penerima yang tidak lagi memenuhi ketentuan kepesertaan, sesuai dengan tugas dan kewenangan pihak terkait untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Masyarakat pada umumnya memahami dan menerima kebijakan tersebut. 2) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan pencabutan KPM PKH telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan serta pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.