Abstrak
Skripsi ini berjudul " Analisis Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam", yang ditulis oleh Mahima Ulva Siregar, NIM 1421009, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini di tulis karena mencakup dua isu besar yang relevan dengan permasalahan hukum saat ini, yaitu perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana korporasi dapat bertanggung jawab dalam kasus-kasus TPPO. Selain itu, melihat perspektif hukum pidana Islam dalam konteks ini memberikan tambahan dimensi moral dan sosial, yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial korporasi dan pemulihan korban. Prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan sosial, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta pentingnya pencegahan kejahatan dapat menawarkan pandangan yang lebih holistik dalam menanggulangi perdagangan orang. Dalam bentuk badan hukum korporasi, itu mungkin dilakukan oleh banyak orang atau hanya satu orang; dalam hukum pidana Islam, istilah "turut serta" berasal dari kata Arab "al-isytirāk", dan dalam hukum pidana Islam, "al-isytirak fi al-jarimah" atau "isytirāk al-jarimah". Secara terminologis, melakukan tindak pidana (jarimah) bersama-sama adalah melakukan tindak pidana (jarimah) dapat dikenakan sanksi ta'zir.