Abstrak
Skripsi ini berjudul “Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat Di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Qadha'iyyah”, yang ditulis oleh Siti Fauziah Ningsih, NIM 1320.042, Program Studi Hukum Ketatanegaraan (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa perdata menurut adat minangkabau serta menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa perdata adat di Nagari Pagadih. sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjamin keadilan melalui penerapan hukum, termasuk hukum adat yang mencerminkan kepribadian suku dan budaya, seperti dalam masyarakat Minangkabau yang berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah," di mana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa adat secara musyawarah mufakat untuk menjaga stabilitas sosial di Nagari Pagadih. Untuk membahas masalah ini penulis melakukan penelitian (field research) yaitu terjun langsung ke lapangan di Nagari Pagadih. penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Narasumber di penelitian ini adalah wali nagari, sekretaris kerpatan adat nagari (KAN), sekretaris nagari, dan anggota KAN yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa perdata adat di Nagari Pagadih. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa perdata adat meliputi pengelolaan adat terkait sako dan pusako, penyelesaian perkara adat, usaha perdamaian, serta pemberian kekuatan hukum sesuai adat, dengan penyelesaian sengketa di Nagari Pagadih mengikuti prinsip "Bajanjang Naik, Batanggo Turun,"di mana masalah diselesaikan bertahap oleh kepala kaum, ninik mamak, dan KAN, serta jika tidak berhasil, direkomendasikan ke instansi pemerintah seperti Polsek dan Pengadilan. Penyelesaian sengketa perdata adat di Minangkabau mencerminkan integrasi antara hukum adat lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya fiqh siyasah tanfidziyah, yang mengatur pemerintahan dan pelaksanaan keputusan. Dalam masyarakat Minangkabau, yang berpegang pada sistem kekerabatan matrilineal, penyelesaian sengketa dilakukan dengan asas kekeluargaan, keadilan, dan keseimbangan sosial melalui hukum materil dan acara adat. Proses penyelesaian dimulai di tingkat kaum atau keluarga besar, dan jika tidak berhasil, dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bertindak sebagai mediator. KAN, yang bisa diartikan sebagai Majlis Al-A‟raf Al-Qaryah dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat melalui prinsip-prinsip keadilan Islam. Integrasi ini menunjukkan adaptasi tradisi lokal dengan prinsip hukum Islam yang lebih luas untuk memastikan penyelesaian sengketa yang adil.