Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Adat Pernikahan Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Nalo Gedang Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin).” yang ditulis oleh Rama Satria Putra, NIM 1120.123, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis, karena Suku Anak Dalam mempunyai konsep pernikahan yang unik dan berbeda dengan Hukum Islam, dimana mereka mendapatkan semua peraturan dan hukum-hukum perkawinan lansung dari alam, seperti sebelum mereka menikah dimana seorang laki-laki dilatih bisa berburu di hutan dan juga harus bisa membangun suatu bangunan untuk ditinggali setelah melaksanakan pernikahan. Kemudian, perempuan juga harus dilatih bisa memasak untuk suami dan anak-anak mereka nanti, dan juga dalam mengurus kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang Adat Pernikahan Suku Anak Dalam, seperti mengenai sistem lamaran, ketentuan membayar mahar, siapa yang berhak menjadi wali dan saksi, dan juga proses ijab dan qabulnya. Kemudian, akan meninjau kembali tentang Adat Pernikahan Suku Anak Dalam tersebut berdasarkan ketentuan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan, yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Infoman kunci (Key Informant) dalam penelitian ini adalah Kepala Suku Anak Dalam atau disebut dengan “Temenggung”. Sedangkan informan biasa (Regular Informant) adalah penduduk Suku Anak Dalam, disamping itu penulis juga menggunakan artikel, buku-buku kepustakaan, yang berkaitan tentang persoalan Suku Anak Dalam. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dsimpulkan bahwa, mengenai aturan Adat Pernikahan Suku Anak Dalam ini, sangat berbeda dengan aturan Hukum Islam, seperti sistem lamaran mereka ini bersifat wajib, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, dan juga pemberian mahar tidak diberikan kepada si istri melainkan kepada saudara dari laki-laki si istri, dan mengenai yang berhak menjadi wali hanya Kepala Suku Anak Dalam saja, dan bagi saksi masyarakat dianggap sebagai saksi, jika tidak ada pun pernikahan akan tetap dilaksanakan. Kemudian, proses ijab dan qabul pun cukup unik, mereka hanya bersalaman saja tanpa berbicara atau mengucapkan satu kata pun. Namun, harus dibimbing juga oleh kepala Suku Anak dalam dengan memegang kepala mereka, dan ini semua sudah dianggap sah menurut tradisi mereka.