Abstrak
Skripsi ini berjudul “Penerapan Prinsip Good Governance Di Bagian Tata Pemerintahan Walikota Padang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah” yang ditulis oleh FIRDAUS ARIFIN, NIM. 1319040, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech. M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pembahasan skripsi ini ditulis karena adanya permasalahan yang terjadi di bagian tata pemerintahan kantor Walikota Padang. Dimana masih ada warga atau lurah yang mengurus batasan wilayah dalam waktu yang tidak tepat dan proses yang panjang. Pada prinsipnya masyarakat harus mendapat pelayanan publik yang cepat dan tepat karena hal ini sangat berpengaruh kepada administrasi kependudukan. Maka oleh karena itu dengan terbentuknya suatu wilayah pemerintahan maka harus diikuti dengan adanya kejelasan batas wilayah masing-masing. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui secara utuh bagaimana penerapan prinsip Good Governance yang ada di bagian tata pemerintahan Walikota Padang serta faktor terjadinya hambatan yang membuat batas wilayah ini lambat proses pengurusannya, kemudian akan menganalisis bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap penerapan prinsip Good Governance di bagian tata pemerintahan Walikota Padang. Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di kantor bagian tata pemerintahan Walikota Padang provinsi Sumatra Barat. Dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan staf dan pegawai di bagian tata pemerintahan kantor Walikota padang, sedangkan data sekundernya berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan Good Governance. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa prinsip-prinsip dari Good Governance belum terlaksana dengan sepenuhnya dimana terdapat permasalahan berupa partisipasi dari masyarakat yang kurang dan sosialisasi pemerintah dalam mengayomi masyarakat yang kurang juga maka prinsip dari konsep Good Governance belum terlaksana dengan baik. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap penerapan prinsip Good Governance di bagian tata pemerintahan walikota Padang belum diterapkan dengan baik. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip Good Governance belum terlaksana sepenuhnya.