Profil penulis

FIRDAUS ARIFIN

2 karya publik ditemukan.

2026: 12023: 1

Analisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra barat Ditinjau dari Siyasah dusturiyah

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Partisipasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat memunculkan berbagai respons dari masyarakat, khususnya terkait pengakomodasian keberagaman budaya dan sejauh mana aspirasi masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, menganalisis pelaksanaan partisipasi publik dalam proses pembentukannya, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus, yang didukung oleh data empiris berupa dokumen, Naskah Akademik, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan berbagai sumber relevan lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif partisipasi publik telah memperoleh jaminan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dan tercermin dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Namun, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip meaningful participation karena mekanisme pelibatan masyarakat, ruang penyampaian aspirasi, serta pengaruh masukan masyarakat terhadap substansi undang-undang belum dijelaskan dan dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara sebagian gagasan dalam Naskah Akademik dengan materi muatan undang-undang, terutama terkait pengakomodasian keberagaman budaya masyarakat Sumatera Barat, termasuk masyarakat Kepulauan Mentawai. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, proses pembentukan undang-undang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syura (musyawarah), al-'adl (keadilan), dan al-maslahah (kemaslahatan). Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik yang bersifat substantif sejak tahap penyusunan Naskah Akademik hingga pengambilan keputusan menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah.

Penerapan Prinsip Good Governance Di Bagian Tata Pemerintahan Walikota Padang ditinjau Dari Perspektif Fiqh siyasah

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Penerapan Prinsip Good Governance Di Bagian Tata Pemerintahan Walikota Padang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah” yang ditulis oleh FIRDAUS ARIFIN, NIM. 1319040, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech. M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pembahasan skripsi ini ditulis karena adanya permasalahan yang terjadi di bagian tata pemerintahan kantor Walikota Padang. Dimana masih ada warga atau lurah yang mengurus batasan wilayah dalam waktu yang tidak tepat dan proses yang panjang. Pada prinsipnya masyarakat harus mendapat pelayanan publik yang cepat dan tepat karena hal ini sangat berpengaruh kepada administrasi kependudukan. Maka oleh karena itu dengan terbentuknya suatu wilayah pemerintahan maka harus diikuti dengan adanya kejelasan batas wilayah masing-masing. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui secara utuh bagaimana penerapan prinsip Good Governance yang ada di bagian tata pemerintahan Walikota Padang serta faktor terjadinya hambatan yang membuat batas wilayah ini lambat proses pengurusannya, kemudian akan menganalisis bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap penerapan prinsip Good Governance di bagian tata pemerintahan Walikota Padang. Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di kantor bagian tata pemerintahan Walikota Padang provinsi Sumatra Barat. Dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan staf dan pegawai di bagian tata pemerintahan kantor Walikota padang, sedangkan data sekundernya berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan Good Governance. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa prinsip-prinsip dari Good Governance belum terlaksana dengan sepenuhnya dimana terdapat permasalahan berupa partisipasi dari masyarakat yang kurang dan sosialisasi pemerintah dalam mengayomi masyarakat yang kurang juga maka prinsip dari konsep Good Governance belum terlaksana dengan baik. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap penerapan prinsip Good Governance di bagian tata pemerintahan walikota Padang belum diterapkan dengan baik. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip Good Governance belum terlaksana sepenuhnya.