Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dharmasraya Terhadap Pemeliharaan Bangunan Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya” yang disusun oleh Hesti Rahmawati, NIM 1319031 Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kritikan dan keluhan masyaakat terhadap kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya, Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah Dharmasraya terhadap pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemeliharaan Bangunan Gor Dharmasraya dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Bangunan Gor Dharmasraya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan mengambil sumber datanya dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa peran pemerintah daerah Dharmasraya terhadap pemeliharaan bangunan Gor terdapat empat peran yang belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah Dharmasraya : (1). Peran sebagai suatu kebijakan, dalam menjalankan perannya ini pemerintah daerah Dharmasraya memberikan kebijakan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengurus dan mengelola Gor, (2). Peran sebagai strategi dalam menjalankan perannya ini pemerintah daerah Dharmasraya berupaya untuk membuat Gor kembali aktif digunakan dengan megadakan acara digor namun acara/kegiatan yan dilakukan tidak berdampak pada pemeliharaan Gor, bahkan sebaliknya fasilitas Gor semakin banyak yang rusak. (3). Peran sebagai alat Komunikasi, dari keempat peran yang harus dijalankan pemerintah daerah peran sebagai alat komunikasi yang tidak sepenuhnya dijalankan dilihat dari fakta banyaknya masyarakat yang memberikan kritikan dan saran terhadap peran pemerintah terhadap pemeliharaan Gor dan sampai tahun 2023 pemerintah daerah Dharmasraya tidak memberikan respon terkait keluhan masyarakat tersebut. (4) Peran sebagai penyelesaian sengketa, dalam menjalankan perannya ini pemerintah juga masih belum sepenunya menjalakan perannya. Perspektif fiqh siyasah terhadap peran pemerintah daerah terhadap pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya termasuk kedalam Siyasah Dusturiyah bidang al- sulthan tanfidziyyah dimana menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan melaksanakan undang-undang. Dalam menjalankan peran pemerintah daerah terhadap pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya