Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemakzulan Pejabat Tata Usaha Negara (Studi Kasus Pemberhentian Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan), ditulis oleh Nadya Fransiska, NIM. 1319.032, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya pemberhentian Pejabat Tata Usaha Negara di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang jabatannya sebagai Camat ada mekanisme tertentu sesuai dengan peraturan perundang-udangan, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berpedoman kepada PERMENPANRB Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Berdasarkan hal demikian maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang mekanisme pemberhentian Camat ini beserta alasan-alasan dan latar belakang terjadinya pemberhentian yang seperti ini, kemudian penulis akan mengukur pelaksanaan pemberhentian tersebut menurut ketentuan Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Lengayang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, dan Sekretaris Camat Lengayang, Masyarakat di Kecamatan Lengayang dan sekitarnya, sedangkan untuk sumber sekundernya adalah sumber-sumber yang telah ada dalam bentuk dokumen berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel yang relevan untuk dibahas. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode komparatif dan analisis kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian secara konfrehensif dapat ditemukan hasil penelitian bahwa, Pertama: mekanisme pemberhentian Pejabat Tata Usaha Negara yang terjadi di Kecamatan Lengayang tidak berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur tentang pemberhentianjabatan fungsional sebagai PNS, agaknya lebih bertumpu kepada kebijakan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian daerah, kemudian berdasarkan kebijakan yang dilatarbelakangi oleh aspirasi masyarakat (Pressure Group). Kedua, Pemberhentian tersebut dapat dibenarkan secara fiqh siyasah, sebab perbuatan yang dilakukan oleh camat telah menyalahi etika seorang pemimpin dalam Islam. Pada dasarnya hukum positif maupun fiqh siyasah dalam masalah kepemimpinan mempunyai pandangan yang sama bahwa secara etika, moral dan berperilaku baik seorang pemimpin harus dikedepankan.