Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini ditulis oleh Indra Saputra Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari,ah NIM 1416.050 dengan judul : “ Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”. Adapun tujuan penulis membahas judul ini ialah untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dilator belakangi berdasarkan: Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang di undang-undangkan, namun undang-undang yang berlaku sekarang belum efektif dalam penyelesaian kasus korupsi, maka penulis meninjau hukuman undang-undang tersebut jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan Library research yang bersifat kualitatif. Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan dan daftar pustaka membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jika dalam hal ini yang penulis lakukan adalam mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sumber data primer Undang-Undang Repuplik Indonesia dan Dalil-Dalil. Teknik pengumpulan data Reading dan Writing. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa Undang-Undang No 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belem efektif dalam penyelesaian pemberantasan korupsi, hal ini dapat terlihat dari masih maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam prilaku korupsi dapat dikategorikan kedalam prilaku Ghulul, dalam riwayat kitab Abu Daud prilaku ini dapat dijatuhi hukuman pukul, arak keliling kampong, harta rampasan dijual dan dibagikan. Al-Muhib Al-Thobary dari kitabnya Al-tafqih berpendapat bahwa vonis mati dapat dijatuhkan kepada pejabat Negara yang menyalahgunakan jabatannya untuk menindas rakyat, karena kerugian yang diakibatkan karena kejahatan ini jauh lebih besar. Sementara menurut penulis tindak pidana penggelapan dalam jabatan masuk kedalam jarimah ta’zir yang hukumannya dapat ditentukan oleh penguasa tergantung dari besarnya nilai harta dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penggelapan tersebut.