Abstrak
Abstrak Skripsi ini berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Meminum Minuman Keras Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jorong Langgam Kinali/Kenagarian Kinali/Kabupaten Pasaman Barat)”, yang ditulis oleh Eva Meirina Putri, NIM 1418.006, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Meminum Minuman yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi minuman keras. Pada Perda tersebut terdapat kewajiban bagi setiap masyarakat mematuhi peraturan tersebut dengan tidak meminum minuman keras di tempat umum, di warung-warung, di cafe-cafe. Dengan adanya ketentuan pidana terhadap masyarakat yang melanggar aturan Perda tersebut dengan ancaman hukuman berupa sanksi administratif dan kurungan penjara. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara mendalam bagaimana efektivitas peraturan daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 tentang keamanan dan ketertiban umum meminum minuman keras dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum dalam pelarangan minuman keras. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) yang berisifat yuridis empiris. Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, di mana penulis memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini, lokasi dalam penelitian ini adalah di Polsek Kinali dan Satpol PP Pasaman Barat. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penegak hukum yaitu Polsek Kinali, Satpol PP Pasaman Barat, sedangkan untuk data sekunder adalah dari data hasil pengumpulan jurnal-jurnal, skripsi, serta media lain dengan cara mencari, mencatat, dan pelajari buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dari data yang sudah didapatkan dianalisis dengan menggunakan metode induktif, deskriptif untuk memperoleh hasil dari keefektifan Perda Nomor 9 Tahun 2017 di Jorong Langgam Kinali/Kenagarian Kinali/Kabupaten Pasaman Barat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap Pelanggar Perda Nomor 9 Tahun 2017 diberikan teguran lisan, kemudian sanksi denda dan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sanksi administratif diterapkan kepada pelanggar Perda Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Meminum Minuman ini hanya dapat dikenakan apabila si pelanggar telah melakukan kesalahannya lebih dari tiga kali. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam penerapan sanksi bagi pelanggar Perda Nomor 9 Tahun 2017 yaitu termasuk kepada hukuman takzir karena penerapan hukumannya dilakukan oleh hakim atau penguasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam unsur-unsur dalam jarimah takzir yaitu unsur formal, unsur material, dan moral yang terdapat dalam hukuman takzir serta hukuman denda (tahdid ) ditetapkan oleh syari'at Islam sebagai bentuk dari hukuman takzir.