Abstrak
Tesis ini berjudul Studi Analisis Perbandingan Konsep Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm Dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disusun oleh Hanif Aidhil Alwana, NIM. 10119006. Maksud tulisan ini secara keseluruhan ialah bagaimana perbandingan konsep dan pemberlakuan hukum wasiat wajibah yang dari awal digagas oleh Ibn Hazm sebagai pemikir hukum Islam dengan KHI yang ada di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan menakar sejauh mana pembaharuan hukum wasiat di Indonesia. Faktor utama yang membuat penulis tertarik meneliti kajian di atas secara akademik ialah adanya perbedaan konsep hukum wasiat wajibah yang digagas oleh pemikiran Ibn Hazm dan KHI di Indonesia. Ibn Hazm berargumen bahwa wasiat wajibah itu diberikan kepada orang tua dan kerabat yang terhalang (adanya mani`) dalam menerima harta warisan, sedangkan dalam rumusan KHI yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah orang tua dan atau anak angkat. Dari kedua konsep tersebut tentu saja akan berimplikasi kepada kehidupan sosial umat Islam baik secara global maupun lokal. Kemudian menariknya dalam konteks negara Indonesia, konsep mana yang relevan untuk diterapkan terhadap masyarakat yang pluralis dan majemuk sebagai upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Dalam pasal Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Maka untuk mengumpulkan datanya, penulis menggunakan teknik sumber data primer dengan mengutip langsung gagasan serta argumentasi Ibn Hazm dan KHI tentang wasiat wajibah, serta buku dan karya ilmiah lainnya sebagai sumber data sekunder dalam tulisan ini. Selanjutnya data tersebut penulis olah dengan metode analisis isi (content analyze). Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan pendekatan komparatif, yaitu menggunakan kaidah selektif dan sistematis, sehingga sifat penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dikaji secara mendalam, dapat penulis simpulkan bahwa pertama dinamisasi konsep yang ditawarkan oleh Ibn Hazm, yang kemudian juga memberikan opsi sosiologis mengakomodir aspek pluralistik kehidupan bermasyarakat; kedua formalistik pemikiran wasiat wajibah yang terdapat dalam pasal 209 KHI itu memberikan batasan yang sempit untuk Hakim mengeluarkan penetapan terhadap hak dari harta warisan Pewaris yang terhijab, padahal dalam perspektif sosiologis, konstitusi Indonesia menjamin hak-hak kemajemukan beragama; sedangkan ketiga perbandingan konsep wasiat wajibah Ibn Hazm dengan KHI itu adalah dalam hal konteks sosial, yuridis, dan realisasi hukum (legal realization). Di samping itu penulis juga berkesimpulan bahwa pendekatan hukum wasiat wajibah di KHI perlu diselaraskan dengan semangat pembaharuan hukum di Indonesia. Karena aspek yuridis yang terdapat dalam norma hukum wasiat wajibah di Indonesia ini sangat sempit, yang kemudian menyebabkan tidak relevan dengan konteks kekinian.