Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

HANIF AIDHIL ALWANA

2 karya publik ditemukan.

2021: 12019: 1

STUDI ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP WASIAT WAJIBAH MENURUT IBN HAZM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Tesis ini berjudul Studi Analisis Perbandingan Konsep Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm Dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disusun oleh Hanif Aidhil Alwana, NIM. 10119006. Maksud tulisan ini secara keseluruhan ialah bagaimana perbandingan konsep dan pemberlakuan hukum wasiat wajibah yang dari awal digagas oleh Ibn Hazm sebagai pemikir hukum Islam dengan KHI yang ada di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan menakar sejauh mana pembaharuan hukum wasiat di Indonesia. Faktor utama yang membuat penulis tertarik meneliti kajian di atas secara akademik ialah adanya perbedaan konsep hukum wasiat wajibah yang digagas oleh pemikiran Ibn Hazm dan KHI di Indonesia. Ibn Hazm berargumen bahwa wasiat wajibah itu diberikan kepada orang tua dan kerabat yang terhalang (adanya mani`) dalam menerima harta warisan, sedangkan dalam rumusan KHI yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah orang tua dan atau anak angkat. Dari kedua konsep tersebut tentu saja akan berimplikasi kepada kehidupan sosial umat Islam baik secara global maupun lokal. Kemudian menariknya dalam konteks negara Indonesia, konsep mana yang relevan untuk diterapkan terhadap masyarakat yang pluralis dan majemuk sebagai upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Dalam pasal Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Maka untuk mengumpulkan datanya, penulis menggunakan teknik sumber data primer dengan mengutip langsung gagasan serta argumentasi Ibn Hazm dan KHI tentang wasiat wajibah, serta buku dan karya ilmiah lainnya sebagai sumber data sekunder dalam tulisan ini. Selanjutnya data tersebut penulis olah dengan metode analisis isi (content analyze). Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan pendekatan komparatif, yaitu menggunakan kaidah selektif dan sistematis, sehingga sifat penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dikaji secara mendalam, dapat penulis simpulkan bahwa pertama dinamisasi konsep yang ditawarkan oleh Ibn Hazm, yang kemudian juga memberikan opsi sosiologis mengakomodir aspek pluralistik kehidupan bermasyarakat; kedua formalistik pemikiran wasiat wajibah yang terdapat dalam pasal 209 KHI itu memberikan batasan yang sempit untuk Hakim mengeluarkan penetapan terhadap hak dari harta warisan Pewaris yang terhijab, padahal dalam perspektif sosiologis, konstitusi Indonesia menjamin hak-hak kemajemukan beragama; sedangkan ketiga perbandingan konsep wasiat wajibah Ibn Hazm dengan KHI itu adalah dalam hal konteks sosial, yuridis, dan realisasi hukum (legal realization). Di samping itu penulis juga berkesimpulan bahwa pendekatan hukum wasiat wajibah di KHI perlu diselaraskan dengan semangat pembaharuan hukum di Indonesia. Karena aspek yuridis yang terdapat dalam norma hukum wasiat wajibah di Indonesia ini sangat sempit, yang kemudian menyebabkan tidak relevan dengan konteks kekinian.

DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH (Studi Terhadap Penyebab Dan Penetapan Hakim Pada Perkara Tahun 2016-2017)

2019 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Muara Labuh (Studi Terhadap Penyebab Dan Penetapan Hakim Pada Perkara Tahun 2016-2017), disusun oleh, HANIF AIDHIL ALWANA, NIM. 1115. 014, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 1440 H/ 2019 M. Adapun motivasi penulis dalam penelitian ini disebabkan karena kehadiran perkara dispensasi perkawinan yang terus-menerus menjadi pro/kontra dikalangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadilinya. Secara khusus pada penelitian ini didapatkan fakta bahwa jumlah perkara dispensasi perkawinan yang teregister mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 terdapat 3 perkara sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 6 perkara.Beragamnya faktor sosial pemohon serta penyebab diajukannya permohonan yang merupakan bentuk penyimpangan dari aturan pokok ini menghasilkan penetapan mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan. Realita masyarakat dalam menyikapi pernikahan dini identik dengan penilaian yang negatif atau berasumsi adanya indikasi perilaku menyimpang oleh pemohon yang sudah terlanjur dilakukan dengan pasangannya. Namun, ada pula masyarakat berasumsi positif sesuai dengan keadaan sekitarnya. Oleh karena itu, penulis beranggapan perlu meneliti persoalan ini. Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (field research), dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Muara Labuh dengan informan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara secara langsung kemudian disesuaikan dengan penetapan yang dihasilkan Majelis. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan dalam teknik analisa data digunakan metode reduksi data, penyajian data, diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan fakta lapangan secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa perkara dispensasi perkawinan disebabkan karena adanya hasrat untuk segera menikah; melindungi diri dari kemaksiatan, munculnya motivasi hidup dalam mendongkrak ekonomi; pendidikan yang rendah, pemahaman agama yang rendah, pergaulan bebas; hingga hamil terlebih dahulu.Sedangkan dalam melakukan pertimbangan hukum perkara ini Hakim menggunakan Qaidah Ushul untuk kemashlahatan pemohon, dan juga menghindari pemohon dari kemaksiatan yang berkelanjutan.