Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2021Versi 1

“ PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DATA DIRI ANAK SEBAGAI KORBAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ” ( Analisis Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Pidana Islam (Jinayah)•6 dilihat · 7 unduhan

Abstrak

Skripsi ini berjudul “ PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DATA DIRI ANAK SEBAGAI KORBAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM “ ( Analisis Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) . Adapun maksud dari tujuan skripsi ini adalah mengetahui konsep dasar tentang upaya Kerahasiaan data diri anak sebagai korban pelecehan seksual menurut dengan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta menjelaskan penjagaan kerahasiaan data diri anak sebagai korban pelecehan seksual dalam hukum Islam. Pelecehan seksual merupakan perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor maupun di tempat pribadi seperti rumah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berbasis kepada ilmu hukum normatif (Peraturan Undang-undang). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan Library Research (Pengumpulan data kepustakaan). Adapun teknik pengambilan informan dengan cara purposive sapling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuatan hukum mengenai perlindungan kerahasiaan data diri anak menurut hukum Positif dan hukum Islam. Adapun konsep-konsep yang digunakan yaitu konsep kekuatan hukum, peraturan perundang-undangan, Penjagaan Kerahasiaan Data Diri Anak dalam undang-undang dan hukum Islam. Konsep Kerahasiaan Data Diri Korban menurut Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan“. Dimana tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Peran pemerintah dalam menyediakan dan memberi penjagaan serta perlindungan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum dalam menyediakan serta mengesahkan beberapa Undang-undang sebagai upaya penegakkan hukum dan keadilan bagi anak-anak Indonesia. Namun dalam pelaksanannya, ada beberapa oknum-oknum yang melanggar aturan tersebut, seperti masih adanya beberapa jurnalis yang belum paham perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual yang sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b Undang-undang Perlindungan Anak yang berbunyi “ Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Kata kunci

Predator seksual adalah seseorang yang dianggap memperoleh atau berusaha mendapatkan kontak seksual dengan orang lain dengan cara "predator" metaforis atau kasar.Istilah predator seksual digunakan untuk menggambarkan sifat yang merendahkan seseorang .

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1“ PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DATA DIRI ANAK SEBAGAI KORBAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ” ( Analisis Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)2021 · oai:ais:skripsi:7857