Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

FILDA ROSA

2 karya publik ditemukan.

2026: 12021: 1

Voortgezette Handeling sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Pedofilia Homoseksual di Pesantren (Studi Putusan No. 130/ Pid.Sus/2024/PN Bukittinggi dan Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung dalam Perspektif Hukum Islam)

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Tesis ini berjudul “Voortgezette Handeling Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Pedofilia Homoseksual Di Pesantren (Studi Putusan No. 130/ Pid. Sus/2024/PN Bukittinggi dan Putusan No. 989/Pid. Sus/2021/PN Bandung Dalam Perspektif Hukum Islam)” ditulis oleh Filda Rosa, NIM 10124023 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Dajmil D.Jambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di kalangan anak -anak serta kekhawatiran terhadap inkonsistensi pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya kasus yang terjadi di lingkungan pesantren. Kejahatan tersebut pada umumnya menunjukkan pola berulang, penyalahgunaan relasi kuasa, serta dampak psikologis yang berat bagi korban, namun dalam praktik peradilan masih ditemukan perbedaan dalam menentukan kualifikasi hukum antara concursus realis (penggabungan pidana) dalam Pasal 65 KUHP dan voortgezette handeling (perbuatan berlanjut) dalam Pasal 64 KUHP. Perbedaan ini berimplikasi langsung terhadap berat ringannya pemidanaan serta menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, yaitu Putusan No. 130/Pid.Sus/2024/PN Bukittinggi dan Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal ilmiah terbaru, literatur hukum pidana, serta doktrin para ahli. Analisis difokuposkan pada pola perbuatan, kesatuan kehendak, serta implikasi kualifikasi hukum terhadap pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas yang signifikan, di mana Putusan Bukittinggi menerapkan concursus realis tanpa pemberatan sehingga menghasilkan pemidanaan yang relatif lebih ringan, meskipun secara faktual terdapat perbuatan berulang, kesatuan niat, dan penyalahgunaan posisi sebagai pendidik. Sebaliknya, dalam kasus Bandung hakim cenderung menjatuhkan pidana yang lebih berat dengan mempertimbangkan dampak dan pola kejahatan secara lebih substantif. Temuan ini mengindikasikan adanya celah dalam penerapan voortgezette handeling, yang secara konseptual lebih tepat untuk menggambarkan karakter kejahatan seksual terhadap anak yang sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi penerapan voortgezette handeling sangat diperlukan untuk memperkuat konsistensi putusan, mewujudkan keadilan yang proporsional, serta mengoptimalkan perlindungan anak. Selain itu, integrasi dengan perspektif Hukum Pidana Islam turut mempertegas bahwa kejahatan berulang dengan dampak luas harus dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan yang serius dan layak dikenai pemberatan pidana.

“ PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DATA DIRI ANAK SEBAGAI KORBAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ” ( Analisis Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “ PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DATA DIRI ANAK SEBAGAI KORBAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM “ ( Analisis Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) . Adapun maksud dari tujuan skripsi ini adalah mengetahui konsep dasar tentang upaya Kerahasiaan data diri anak sebagai korban pelecehan seksual menurut dengan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta menjelaskan penjagaan kerahasiaan data diri anak sebagai korban pelecehan seksual dalam hukum Islam. Pelecehan seksual merupakan perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor maupun di tempat pribadi seperti rumah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berbasis kepada ilmu hukum normatif (Peraturan Undang-undang). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan Library Research (Pengumpulan data kepustakaan). Adapun teknik pengambilan informan dengan cara purposive sapling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuatan hukum mengenai perlindungan kerahasiaan data diri anak menurut hukum Positif dan hukum Islam. Adapun konsep-konsep yang digunakan yaitu konsep kekuatan hukum, peraturan perundang-undangan, Penjagaan Kerahasiaan Data Diri Anak dalam undang-undang dan hukum Islam. Konsep Kerahasiaan Data Diri Korban menurut Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan“. Dimana tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Peran pemerintah dalam menyediakan dan memberi penjagaan serta perlindungan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum dalam menyediakan serta mengesahkan beberapa Undang-undang sebagai upaya penegakkan hukum dan keadilan bagi anak-anak Indonesia. Namun dalam pelaksanannya, ada beberapa oknum-oknum yang melanggar aturan tersebut, seperti masih adanya beberapa jurnalis yang belum paham perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual yang sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b Undang-undang Perlindungan Anak yang berbunyi “ Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.