Abstrak
ABSTRAK Tesis ini berjudul: “Pemikiran Buya Hamka Tentang ‘Urf Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia”, Latar belakang penulis membahas judul tersebut karena penulis melihat beberapa pemikiran Buya Hamka yang kebanyakan menggunakan ‘urf sebagai landasan berpikirnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pemikiran-pemikirannya serta relevansinya dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Persoalan pokok yang menjadi kajian penulis dalam penelitian pada tesis ini adalah bagaimana konsep pemikiran Buya Hamka terhadap ‘urf sebagai hukum Islam dan contoh-contoh pemikirannya serta relevansi pemikiran Buya Hamka terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran Buya Hamka terhadap ‘urf sebagai hukum Islam dan contoh-contoh pemikirannya, serta untuk mengetahui relevansi pemikiran Buya Hamka terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat analisis eksploratoris dan pola pikir deduktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer karya-karya Buya Hamka seperti tafsir al-Azhar, Islam dan Adat Minangkabau, Ilmu Ushul Fiqh karangan Abdulal-Wahab Khalaf. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur baik dalam bentuk buku, makalah, artikel, atau lainnya, yang terkait dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Pada dasanya, Hamka dalam setiap pemikirannya kerap kali menggunakan ‘urf sebagai pertimbangan untuk menetapkan status hukum suatu perkara. Terdapat beberapa contoh pemikiran/ijtihad Hamka yang menjadikan ‘urf sebagai landasannya di antaranya adalah terkait persoalan waris di Minangkabau di mana masyarakat Minangkabau ini menganut sistem matrilineal sehingga dalam pembagian warisnya, terdapat sedikit perbedaan dengan yang diatur dalam hukum Islam. Menurut Hamka, pembagian waris didasarkan pada garis keturunan ibu (matrilineal) adalah boleh untuk dilakukan pada harta pusaka tinggi. Karena tidak salah bila mengamalkan konsep ‘urf yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau selama itu demi kemashlahatan. Adapun untuk harta pusaka rendah, Hamka berpendapat harus dibagikan sesuai dengan aturan faraidh dalam Islam. Pendapatnya ini juga belaku untuk pekara tanah ulayat. Contoh lainnya adalah perkara poligami. Adapun pembaharuan hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam artian bahwa pemikiran hukum Islam tidak konstan dalam satu zaman, tempat dan keadaan. Hal ini sesuai dengan pemikiran-pemikiran Buya Hamka dalam memandang ijtihad. Buya Hamka merupakan sosok pemikir yang pemikirannya sangatlah dinamis dan selalu mengedepankan kondisi serta fenomena-femomena terkini yang terjadi di masyarakat. Maka jelas pemikiran-pemikiran Hamka masih sangat relevan dengan konteks kekinian