Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Persepsi Masyarakat Nagari Anam Koto Utara Terhadap Pelaksanaan Nikah Maupah. Skripsi ini ditulis oleh Afrinaldi, NIM. 1115.006, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1440 H/2019 M. Adapun maksud dari judul skripsi ini adalah: bagaimana sebenarnya pendapat maupun tanggapan masyarakat Nagari Anam Koto Utara terhadap pelaksanaan nikah maupah yang diperbolehkan dalam kebiasaan masyarakat tersebut. Motivasi penulis dalam memilih judul ini adalah: karena di Nagari Anam Koto Utara banyak terjadi praktek pelaksanaan nikah maupah, sedangkan kalau pelajari lebih dalam, maka nikah maupah ini sama dengan nikah tahlil yang dilarang dalam agama Islam. Meskipun pernikahan yang seperti itu dilarang dalam agama Islam, tetapi masyarakat Nagari Anam Koto Utara masih tetap melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam skripsi ini. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam mendapatkan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. Adapuninforman yang akan penulis wawancarai terkait dengan penelitian ini yaitu Niniak Mamak (tokoh adat), tokoh agama masyarakat setempat, pelaku nikah maupah, Induak/ Bundo Kanduang, Pemuda dan Pegawai KUA Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang.Data yang didapatkan diolah melalui editingdan kemudian dianalisis. Hasil dari penelitian ini, pendapat masyarakat Nagari Anam Koto Utara terhadap pelaksanaan nikah maupah adalah beragam atau berbeda, ada pendapat yang membolehkan pelaksanaan nikah maupah dan ada pula pendapat yang melarang pelaksanaan nikah maupah. Pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan nikah maupah adalah hukum Islam memandang persepsi yang dikemukakan oleh pelaku nikah maupah, tokoh adat, pemuda dan bundo kanduang, maka persepsi mereka tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap persepsi yang dikemukakan oleh tokoh agama dan persepsi yang dikemukakan pejabat KUA, maka persepsi inilah yang sesuai dengan hukum Islam.