Abstrak
A B S T R A K Skripsi ini berjudul “KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA LEGISLATIF (Studi Kasus di Partai Islam DPRD Kota Pekanbaru)”. Nama RAHMI KHAIRA, NIM. 1313.007, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri. maksud dari skripsi ini adalah mengungkap bagaimana ketewakilan perempuan pada partai islam dalam dilembaga legislatif DPRD Kota Pekanbaru. Motivasi penulis penelitian ini dilatar belakangi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif itu 30% yang sudah ditentukan dalam undang-undang Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 pasal 55 tentang Pemilihan Umum anggota legislatif. Hal ini memberikan kesempatan perempuan untuk ikut serta dalam politik praktis Negara Indonesia pada susunan Lembaga Pemerintahan sebagai Anggota legislatif. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “bagaimana keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Partai Islam dalam lembaga legislatif di DPRD Kota Pekanbaru dan kenapa minimnya keterwakilan perempuan pada Partai Islam di DPRD Kota Pekanbaru.” adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab 1% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif khususnya pada Partai Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif yang dalam kasus di Partai Islam DPRD Kota Pekanbaru. Pengelolahan data dengan metode observasi dan wawancara dengan anggota DPRD perempuan yang dalam Partai Islam, dan masing-masing ketua Partai Islam ataupun yang mewakili. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada Kota Pekanbaru belum mencapai 30% khususnya keterwakilan perempuan di dalam partai islam hanya sebanyak 1% yaitu anggota legislatif yang berasal dari PKS. Minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif ini terdapat dalam beberapa faktor yaitu; (1) kurangnya partisipasi dalam masyarakat, (2) perempuan kurang berminat menjadi caleg, (3) adanya faktor ekonomi yang membuat caleg kurang dapat melakukan kampanye, dan (4) tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat.