Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2015Versi 1

SISTEM OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BUKITTINGGI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Tatanegara (siyasah)•5 dilihat · 0 unduhan

Abstrak

<p align="center"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><strong>ABSTRAK</strong></span></span></p> <p> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp; Skripsi ini berjudul &ldquo;<strong>Sistem Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di kota Bukittinggi Ditinjau Dari Fiqih Siyasah</strong>&rdquo;. Oleh NASRUL, NIM. 1311.001 pada Fakultas &nbsp;syari&rsquo;ah Jurusan Jinayah Siyasah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah melihat Bagaimana Sistem Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bukittinggi dan Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Sistem Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bukittinggi.</span></span></p> <p> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp; Motivasi penulis dalam membahas judul ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Nomor 25 tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum. Pasal 8 ayat 1 Peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa:</span></span></p> <p style="margin-left:36pt;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><em>&ldquo;Setiap orang dilarang berjualan di badan jalan dan trotoar dan fasilitas umum lainnya.&rdquo;</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sementara itu dalam menegakkan Perda tersebut menyangkut dengan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai aparatur daerah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.</span></span></p> <p> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah yang pertama bagaimana sistem operasional Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Bukittingi dan yang kedua bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap sistem operasional Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Bukittinggi</span></span></p> <p> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<em>field research</em>) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini penulis lakukan di Kota Bukittinggi, yaitu ditempat-tempat berjualannya pedagang kaki lima dan dikantor Satpol PP itu sendiri, dan informan dalam penelitian ini adalah Anggota Satpol PP Kota Bukittinggi serta pedagang kaki lima.</span></span></p> <p> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Setelah penulis membahas dan menganalisa tentang bagaimana sistem operasional satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kota bukittinggi, maka dapat penulis simpulkan bahwa sistem operasional satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi menggunakan cara Persuasif, Preventif dan Represif. Operasi Represif dilakukan dengan tahapan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahapan penindakkan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang undangan.</span></span></p> <p> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Apabila ditinjau dari konsep fiqih siyasah maka sistem operasional satuan&nbsp; Satpol PP dapat dikaitkan dengan siyasah dusturiah sebab Perundang-undangan dibuat pemerintah bertujuan guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.</span></span></p> <p> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></p>

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1SISTEM OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BUKITTINGGI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH2015 · oai:ais:skripsi:435