Profil penulis

M.Hum.

82 karya publik ditemukan.

2024: 22022: 12021: 92018: 92017: 42016: 3

Science Ethics and Alternative Science

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

This research discusses science ethics in the development of alternative science. The object of this research is the root of modern science school, value-free or value-bound science, ethic approach on science and axiology foundation of the development of science. This research employed science philosophical foundation to capture the phenomenon that the history of the development of science didn’t happen in linear form but it occurred revolutionary, in the sense that the changes from one paradigm to other new paradigm happened by taking into account other values from outside of the science itself. Therefore, this research also used science paradigm theories as well as science ethics theories. The finding of this research indicated that there is a need for a paradigm that leads and ensure that the development of science is constructive for human life. This research also revealed that science has an important role in all aspect of human life; the exploration of science has assisted human in terms of facilitating them in carrying out different kinds of activities and technology as product of science has also accelerated human mobility by shortening and broadening the sphere of time and place of human life. On the other hand, the development of science and the role that it plays has demolished the very existence of humanity. Science is no longer explored; it has already been extremely exploited. As a result, the development of science has threatened and ruined the existence of humans. This research, therefore, proposes a solution, it is time for science to open itself to values outside of the science itself. Science is no longer the qibla for all the systems of human life. Other dimensions should be included to regulate human life.

MODERNISASI SISTEM PEMASYARAKATAN SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (STUDI ANALISIS SIYASAH QADHA’IYAH SYAR’IYAH)

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis wacana modernisasi sistem pemasyarakat di Indonesia, dengan lokasi penelitian yaitu Lapas Muaro Padang,Lapas Bukittinngi dan Lapas Anak Tanjung pati Kabupaten 50 Kota.

Indeks Kepuasan Masyarakat Polres Bukittinggi

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

a) Tersedianya data persepsi sebagai salah satu komponen sumber data ITK Online yang di fasilitasi oleh peneliti lokal setempat. b) Terwujudnya objektifitas dan indenpendensi data dalam mengukur kinerja kepolisian.

Mentor Permainan Edukatif di Panti Asuhan Aisyiah Balai Gurah Agam

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

Untuk menjadi mentor permainan edukatif dalam rangka memberikan motivasi dan semangat dalam belajar kepada anak-anak yang ada di panti ini. Selain memberikan motivasi kepada anak panti tim pengabdian juga memberikan donasi kepada pihak panti sebagai bentuk penghargan dari kami kepada pihak dan anak-anak panti asuhan Aisyiyah Balai Gurah Agam.

Bamus nagari Panampuang

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

Untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan oleh Wali Nagari

FENOMENA KEMBALI KE SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI (Studi tentang Pemerintahan Nagari Adat di Sumater Barat)

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

<ol> <li> Untuk mengetahui pola pelaksanaan Pemerintahan Nagari berdasakan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.</li> <li> Untuk mengetahui problem-probem yang  hadapi untuk menerapkan Pemerintahan  Nagari Adat.</li> </ol>

Pendidikan dasar Ulama (PDU) MUI Kota Bukittinggi

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

mempersiapkan kader Ulama agar menjadi dapat menjadi Aktivis keagamaan di tempat tinggal Masing-masing dari peserta

PROHIBITION OF TRANSGENDER MARRIAGE ACCORDING TO BUYA HAMKA (IN THE BOOK OF TAFSIR AL-AZHAR)

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

untuk di publish di Jurnal

AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL DI BUKITTINGGI

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL DI BUKITTINGGI

salang pinjm : maintaining traditional pawn practice againt the pratice regulated by divide et impera politics

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

Salang pinjam had been carried out by many Minangkabaunese before the arrival of the Dutch colonialists. The presence of the Dutch colonialists shifted the tradition of salang pinjam into pagang gadai (pawn) as part of the Devide et Impera politics which aimed at breaking up the unity of Minangkabau people. The transition from the concept of salang pinjam to gadai (pawning), apart from not being in accordance with Islamic teachings, also often causes disputes in the communities. Even so, in several Minangkabau areas the tradition of salang pinajm still survives to ensure the continuity of religious-based customs, including in Paninjauan Village, Tanah Datar regency. This study was conducted to describe the concept of salang pinjam and how it differs from the Dutch version of pawning. This research is field research with the data sources obtained from Paninjauan Village’s community leaders and parties who have carried out salang pinjam. The data were collected through direct interviews with informants, then classified according to the questioned-themes. Then, the data were analyzed descriptively. This study concluded that the essence of salang pinjam is borrowing from each other, one party borrows money or gold and the other party borrows land or rice fields. Based on Islamic teachings, this transaction does not violate Islamic rules and will not cause any disputes. This is different from pawnshops regulated by the Dutch Colonial by which borrowing money must be accompanied by collateral in the form of land, and this way becomes a source of problems for two reasons; first, it is contrary to Islamic teachings because it utilizes collateral assets; and second, the collateral must be returned to the borrower after seven years without compensation, and in reality the community is not willing to just return it unless the borrowers must return the money they have borrowed.

AKULTURASI AJARAN ISLAM DAN LOKALITAS ADAT MINANGKABAU DALAM BIDANG EKONOMI

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

A. Latar Belakang masalah Salah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia adalah kegiatan ekonomi. Sejak manusia pertama diciptakan Allah di muka bumi, dia sudah dihadapkan pada masalah bagaimana cara bertahan hidup di mula bumi. Dinamika kehidupan juga berkembang karena didorong oleh interaksi antar manusia atau interaksi manusia dengan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjadikan hidup lebih baik. Kegiatan kegiatan tersebut menjelma dalam bentuk konsumsi, produksi ataupun distribusi. Hal ini disebabkan karena kehidupan manusia tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari materi materi dari alam yang harus dia dapatkan dengan cara berusaha. Usaha usaha yang dilakukan manusia itu selalu berkembang karena manusia dikaruniai akal oleh Tuhan dalam hidupnya.

Dewan Pengawas Pengurus Pusat Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Sumatera Barat

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

Dewan Pengawas Pengurus Pusat Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Sumatera Barat<br style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; line-height: normal; text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" />

ceramah bulanan persukuan simabua sungai tanang

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

memberikan ceramah bulanan persukuan simabua sungai tanang

Melaksanakan PKM: Penyelesaian Sengketa Konsumen

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

Menurut Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) UUPK, keanggotaan BPSK terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha. Anggota setiap unsur berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, sehingga jumlah anggota BPSK minimal 9 (sembilan) orang dan maksimal 15 (lima belas) orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan (saat sekarang kementerian ini di pisah menjadi 2 (dua) yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan). Pasal 50 UUPK menjelaskan, setelah terpilih anggota BPSK, kemudian diisi struktur organisasi yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari kepala sekretariat dan anggota sekretariat. Pengangkatan dan pemberhentian sekretariat BPSK ditetapkan oleh menteri. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsurnen (BPSK) diatur pada Pasal 52 UUPK jo. SK. Menperindag Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu: 1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; 2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 4. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK); 5. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen; 9. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); 10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 11. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen; 12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Dengan menunjuk pada Pasal 49 ayat (I) dan Pasal 54 ayat (l) Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, fungsi utama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu: sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 5

VALUES BEHIND OSONG KAPALI CEREMONY: SOCIOCULTURAL REVIEW OF INDIGENOUS AND RELIGIOUS TRADITION

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

This study describes the domination of local custom and religion behind the tradition of Osong Kapali among Sungai Patai community in Tanah Datar, Minangkabau, Indonesia during the decease of Datuak (the leader of ethnic group). It employs a qualitative method with observation, interviews, and documentation as research instruments. It revealed, for people, that the majesty of datuak is reflected on not only the time he receive the tittle but also the time he passes away. This ceremony is intended to honor the dead datuak. The tradition begins with baretong (planning), mangkaji adaik (discussing the tradition), mancabiak kain kafan (tearing the shroud), osong kapali (putting on the traditional fabric), marocak (spreading the coin along the way to Datuak grave), pidato alam (welcoming speech), and manigo ari (praying after the funeral procession). It contains values within, such as the leader’s majesty, datuak wisdom, and symbols of broad and clean thought. In addition, it holds sharia, educational, and social values. Osong kapali tradition is a combination of custom and religion represented in the ceremonial sequences which agree with the ideology of sarak basandi kitabullah, the Quran-based tradition

Akad Ujrah wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan perkebunan karet ditinjau dari fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan penekatan deskriptif kualitatif. sumber data diperoleh dari wawancara dengan pekerja dan pemilik lahan perkebunan. sistem yang digunakan masyarkat nagari Sijunjung dalam pelaksanaan pengupahan perkebunan karet adalah dengan sistem 70%, 30%, yaitu 70 % untuk pemilik lahan dan 30% untuk pekerja.

Panampuang Baralek Gadang Marantang Kasiah 2, Anjuran Pertubuhan Masyarakata Minagkabau di Malaysia

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

Memenuhi undangan dari panitia pertubuhan masyarakat Minangkaba Malaysia, guna memperkenalkan adat Nagari Panampuang kepada para perantau Panampuang yang berada di Malaysia, terutama kepada generasi mudanya yang belum mengenal bagaimana adat salingka nagari yang berlaku di Nagari Panampuang.

Musyawarah Nagari

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

Melaksankan musyawarah nagari untuk membentuk Bumnag Nagari

Menjadi panitia pengisi borang AIPT Kriteria 9

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

Panitia Pengisi borang AIPT

Pos Layanan Bantuan Hukum

2026 · Research · Hasil Penelitian dan Pengabdian

POSBAKUM adalah merupakan satu program yang tersedia oleh Mahkamah Agung untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk berpekara di pengadilan. salah satu pengadilan yang mendapatkan program POSBAKUM adalah Pengadilan Agama Tanjung Pati Sumatera Barat. oleh karena LKKBH Bukittinggi dipercaya untuk melaksanakan ini maka perlu dilakukan pertemuan dan brefing tentang tata cara tekhnis pelaksanaannya.