2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Husnaini Harahap, Nim: 2122273, Program studi (S1) Pendidikan Ahama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Judul Skripsi “Analisis Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Relevansinya Terhadap Pencegahan Korupsi”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai upaya dalam membangun karakter peserta didik dan pendidikan agama islam memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai – nilai moral dan karakter yang sejalan dengan nilai – nilai antikorupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan nilai antikorupsi dalam materi pembelajaran PAI SMP kelas VIII dan bagaimana materi nilai antikorupsi dalam pembelajaran PAI relevan dengan prinsip pencegahan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reseach). Data dikumpulkan dengan cara telaah pustaka yaitu proses identifikasi, pemilahan, dan analisis terhadap literature yang relevan dengan fokus kajian. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data dianalisis dengan cara analisis isi (kontent analysis), yang bertujuan untuk mengkaji isi buku pendidikan agama islam dan budi pekerti kelas VIII. Analisis dilakukan dengan cara sistematis melai dari tema, interpretasi makna, serta penarikan kesimpulan yang bersifat deskriptif kritis. Adapun hasil penelitian yaitu: materi pembelajaran PAI SMP Kelas VIII mengandung berbagai nilai antikorupsi, yaitu nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, sederhana, peduli, berani, dan adil. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam berbagai materi yang membahas akidah, akhlak, ibadah, serta sejarah peradaban Islam. Selain itu, materi pembelajaran PAI memiliki relevansi yang kuat terhadap pencegahan korupsi melalui pembentukan karakter peserta didik yang berintegritas, bertanggung jawab, taat terhadap aturan, serta memiliki kesadaran moral dan sosial. Relevansi tersebut juga tampak pada keterkaitan antara nilai-nilai antikorupsi dengan prinsip-prinsip pencegahan korupsi, seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan.
2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan anak Perspektif Siyasah Tanfidziyah”. Penelitian ini ditulis oleh Husnaini Asti Sagala, NIM 1321039, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 1447 H/2026 M. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Selatan yang menjadi permasalahan sosial yang mendesak untuk segera ditangani. Meskipun Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, serta faktor budaya yang cenderung menutup-nutupi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Penyelenggaraan Penanganan dan Perlindungan anak dari kekerasan seksual di Aceh Selatan, dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap efektifvitas qanun tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) , dengan cara melakukan survey kelapangan. Menggunakan pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang menekankan pada kedalaman pemahaman terhadap masalah sosial yang dihadapi manusia. Pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan kata-kata dari informan, dokumen, dan hasil observasi dengan tujuan mengambarkan tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap anak di Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak tentunya belum mencerminkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Berdasarkan permasalahan yang ada, masih banyak ditemukan kasus seperti kasus kekerasan yang tidak sampai pada proses hukum karena adanya tekanan sosial, lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan fasilitas, pelaksanaan program perlindungan yang bersifat reaktif, lemahnya kapisitas lembaga perlindungan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan (al-‘adl) belum terwujud karena banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Selatan tidak sampai pada proses hukum yang disebabkan adanya tekanan sosial, rasa malu, dan ketakutan korban serta keluarganya. Hal ini menyebabkan banyak korban kehilangan akses terhadap keadilan yang sejati, dan pelaku justru lolos dari hukuman yang semestinya ditegakkan. Pelanggaran terhadap prinsip amanah dan tanggung jawab (al-amānah wa al-mas’ūliyyah) terlihat dari implementasi Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 seringkali terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan fasilitas perlindungan, seperti rumah aman dan tenaga psikolog anak. Akibatnya, korban kekerasan seksual tidak mendapatkan pendampingan yang optimal, baik secara hukum maupun psikologis, yang seharusnya menjadi hak mereka. Juga pada tingkat pelaporan kasus kekerasan anak masih rendah akibat rendahnya kesadaran masyarakat Sementara itu, prinsip kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) juga belum diutamakan, karena pelaksanaan program perlindungan anak di Aceh Selatan masih lebih bersifat reaktif, yakni baru bertindak setelah kasus terjadi. Upaya pencegahan seperti pendidikan seksual anak, sosialisasi ke sekolah dan desa, serta peningkatan peran masyarakat belum dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip perlindungan rakyat (al-ra’iyyah) yang belum sepenuhnya terpenuhi dimana minimnya dana perlindungan anak serta belum adanya mekanisme rujukan terpadu antara DP3AKB, kepolisian, rumah sakit, dan Mahkamah Syar’iyah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2016 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
<p align="center">
<strong>ABSTRAK</strong></p>
<p>
Skripsi ini berjudul: “<strong>PERBANDINGAN PENDAPAT</strong> <strong>IMAM ABU HANIFAH</strong><strong> DAN</strong><strong> IMAM SYAFI’I</strong> <strong>TENTANG HUKUM MEMANDIKAN MAYAT SUAMI BAGI ISTRI YANG TELAH TERTALAK RAJ’I</strong>”. Maksud dari judul ini merupakan suatu kegiatan yang bersifat perbandingan antara pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi’i tentang hukum memandikan mayat suami oleh istri yang dalam masa iddah thalak raj’i.</p>
<p>
Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi’i tentang hukum memandikan mayat suami oleh istri yang dalam masa iddah thalak raj’i. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa istri yang dalam masa iddah thalak raj’i boleh memandikan mayat suaminya. Imam Syafi’i mengatakan bahwa istri yang dalam masa iddah thalak raj’i tidak boleh memandikan mayat suaminya. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi motivasi penulis dalam membahas permasalahan ini yaitu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi’i mengenai hukum memandikan mayat suami oleh istri yang telah dithalak raj’i dan pendapat mana yang terkuat untuk dipegangi pada masa sekarang ini.</p>
<p>
Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode <em>library research</em> (penelitian kepustakaan) dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan pembahasan. Dari data-data yang telah diperoleh, kemudian penulis membandingkan pendapat mana yang lebih baik untuk dipergunakan pada masa sekarang ini.</p>
<p>
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi’i dalam menentukan hukum memandikan mayat suami oleh istri yang telah dithalak raj’i disebabkan tidak adanya ayat Al-Quran dan hadist yang berbicara secara tegas mengenai hal tersebut, sehingga mereka berbeda pendapat dalam memahami dan menempatkan dalil untuk memperkuat pendapat mereka masing-masing. Dari analisis yang penulis lakukan, menurut penulis pendapat yang cocok untuk digunakan pada masa sekarang ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah karena mereka mempunyai landasan yang kuat terhadap permasalahan yang penulis teliti.</p>
<p>
</p>