HASNUL

Rekayasa Wali NIkah Anak Zina Di Kabupaten Pasaman Dalam Tinjauan Maslahah

Abstarak Tesis ini ditulis oleh Hasnul, NIM : 1011809 dengan judul Rekayasa Wali Nikah Anak Zina Di Kabupaten Pasaman Dalam Tinjuan Maslahah. Latar belakang tesis ini adalah dalam pelaksanaan pernikahan kedudukan wali nikah harus jelas, sebagai wali nasab atau wali hakim. Hal ini disampaikan sesaat sebelum akad nikah kepada yang hadir. Begitupun dengan anak zina, sultan (dalam hal ini Kepala KUA) adalah walinya. Namun kenyataanya di Kabupaten Pasaman, dalam pelaksanaan pernikahan anak zina, Kepala KUA terkesan menutupi status wali nikah anak zina dan menggiring opini yang hadir bahwa telah terjadi taukil wali nikah dari ayah kepada Kepala KUA, dengan skenario yan telah direncanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan : 1) Praktek rekayasa wali nikah anak zina yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (Kepala KUA) di Kabupaten Pasaman. 2) Mengkaji bagaimanakah tinjauan maslahah dalam praktek rekayasa wali nikah anak zina di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library reseach) yang bersifat kualitatif, mengarah kepada fenomenology. Datanya penulis dapatkan dari lapangan (field reseach) dengan observasi dan wawancara yang bersifat deep interview. Memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (KUA se-Kabupaten Pasaman), dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekaan normatif yuridis, artinya skenario rekayasa wali nikah anak zina oleh kepala KUA di Kabupaten Pasaman akan ditinjau dari segi maslahah. Berdasarkan hasil penelitian, latar belakang kepala KUA di Kabupaten Pasaman melakukan skenario wali nikah anak zina adalah dengan pertimbangan menutup aib orang tua dari calon menantu, keluarga dan masyarakat, bahkan dari anak biologisnya sendiri, untuk kelanggengan kehidupan perkawinan anaknya kelak. Menurut pendapat penulis, tindakan kelapa KUA ini dapat dibenarkan menurut maslahah. Dari segi subtansinya dapat dikelompokkan ke dalam Maslahah Dharuriyah, yaitu yang maslahah yang mencakup perkara-perkara yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia dunia dan akhirat. Dari segi eksistensinya dapat dikelompokkan kepada Maslahah Mursalah, karena tidak nash ada yang mengaturnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak ada nash yang yang mengakui atau menolaknya (status anak zina seseorang).

NASAB ANAK ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI (Studi Analisis Metode Istinbat Hukum).

ABSTRAK Skripsi ini ditulis oleh Nama: Hasnul Rizal, Nim: 1113.010, Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam), dengan judul NASAB ANAK ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI (Studi Analisis Metode Istinbat Hukum). Skripsi ini dilatar belakangi oleh status keberadaan nasab anak zina menurut mazhab Hanafi. Pada prinsipnya Islam melarang seseorang mengaku bernasab kepada seseorang yang bukan nasabnya dan juga melarang seseorang mengingkari keturunan yang adalah keturunannya. Ajaran islam memiliki aturan yang bertujuan melindungi nasab. Perlindungan itu dapat berupa larangan berzina karena salah satu dampak zina dapat merusak status nasab seseorang. Selain larangan juga berupa anjuran sebagai solusi yaitu perintah menikah bagi yang telah mempunyai kemapanan, yang mana dengan pernikahan inilah akan terwujudnya status nasab seseorang. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan penelitian kepustakaan (library research). Karena data yang diperoleh adalah berasal dari berbagai buku/kitab dalam wujud asli, E-book, maupun PDF yang bercerita tentang nasab anak zina dalam mazhab Hanafi. Sumber yang dipakai sebagai rujukan adalah dari sumber primer (kitab-kitab mazhab Hanafi) dan sumber sekunder (kitab-kitab lain yang bercerita tentang pendapat Imam Abu Hanifah). Metode yang dipakai adalah metode analisis istinbat hukum yaitu menganalisa metode kajian ushul fiqh yang dipakai mazhab Hanafi dalam menetapkan nasab anak zina. Adapun tujuan penulisan ini adalah mengenal pandangan mazhab Hanafi secara jelas tentang anak zina dan juga metode istinbat hukum yang digunakan. Hasil penelitian penulis kesimpulannya adalah : ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang kebolehan pernikahan wanita hamil karena zina, termasuk juga tentang status nasab anak yang dilahirkan. Imam Abu Yusuf dan Zufar melarang pernikahan itu sehingga anak tidak bernasab, sedangkan imam Abu Hanifah dan Muhammad Syaibani mengatakan bolehnya pernikahan itu sehingga anak memiliki hak nasab. Anak wanita hamil karena zina memiliki nasab kepada ayahnya dalam batasan enam bulan sejak masa perkawinan. ulama mazhab Hanafi berselisih pendapat apabila anak lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan. Imam ibnu himam mengatakan anak tersebut tidak memiliki nasab dengan metode istinbat hukum istihsan bi al-‘urf, sedangkan menurut Syekh Nizhamuddin Al-Hindi mengatakan anak mempunyai nasab apabila diakui oleh suami dari istri yang sah tersebut dengan metode istinbat istihsan bi al-qiyas. Apabila suami istri berselisih pendapat karena suami tidak mengakui anak yang dilahirkan istri adalah anaknya, sedangkan istri mengakui perselingkuhannya dan anak itu juga merupakan anak hasil perzinaannya, maka anak tersebut bernasab kepada suami sahnya istri. Tetapi jika istri membantah peselingkuhan itu sehingga terjadi mula’anah maka nasab anak terputus dan tetap kepada ibu. Dan jika istri tersebut membantah perselingkuhannya, kemudian suamipun mengiyakan bantahan istri maka anak bernasab kepada suami. Metode istinbat hukum mazhab Hanafi menggunakan Al-quran, Sunnah, Ijma Shahabi, Qiyas, Istihsan, dan ‘Urf.

Skim penambahan integer bagi pelajar-pelajar tingkatan dua

Mereka yang terbiar