TRANSAKSI JUAL BELI TEBU SECARA BORONGAN MENURUT FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS NAGARI LAWANG KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM)
Abstrak Skripsi ini berjudul: “Transaksi Jual Beli Tebu Secara Borongan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam).”, skripsi ini ditulis oleh Fadilla Zahra, NIM. 1220.026, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi 1445 H/2024 M. Maksud judul ini adalah bagaimana praktik jual beli borongan tebu di Nagari Lawang dan bagaimana hukum jual beli tebu borongan di Nagari Lawang menurut Fiqih Muamalah. Transaksi jual beli dalam ranah fiqih muamalah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jual beli yang ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari hukumnya, ditinjau dari objek yang diperjualbelikan. Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini, praktik jual beli yang terjadi disela-sela kehidupan terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang didasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat di transaksi dan dibuktikan secara langsung. Praktik jual beli tebu sistem borongan di Nagari Lawang Kecamatan Matur pemborong tersebut membeli hasil tanaman tebu milik petani yang belum siap panen, dengan cara mengitari petakan lahan tebu kemudian mengambil beberapa batang tebu untuk dijadikan contoh dalam memperkirakan harga. Setelah mengitari lahan tebu tersebut pemborong mulai menetapkan harga kepada petani sesuai dengan harga umum dengan kualitas tebu yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat kualitatif. Dalam mengumpulkan data di lapangan, metode yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Setelah data dan informasi terkumpul melalui wawancara, maka selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli tebu dengan sistem borongan di Nagari Lawang belum memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syarak, karena hanya memiliki 6 ketentuan yang ditetapkan madzhab Malikiyah bahwa jual beli ini merupakan jual beli jizaf dan sudah memenuhi 7 (tujuh) ketentuan menurut madzhab Malikiyah. Meskipun dalam praktiknya terdapat unsur ketidakjelasan dan masih terdapat gharar. Gharar yang terkandung di dalamnya adalah gharar yasir (gharar ringan) yang diperbolehkan karena dapat ditolerir dan tidak menyebabkan perselisihan, serta sudah dimaklumi adanya oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan. Dasar dari diperbolehkannya gharar yasir ini mengacu pada klasifikasi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan kaidah “al’aadatu muhakkamatu” bahwa garar yang dimaklumi adanya karena sudah menjadi kebiasaan pasar maka hukumnya diperbolehkan.