PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) OLEH DPRD PAYAKUMBUH TAHUN 2025 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH
Skripsi ini berjudul “Pencapaian Target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Oleh DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2025 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah”. Penelitian ini ditulis oleh Syania Aulia Putri, NIM. 1322.128, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 1447 H/2026 M. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak tercapainya target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2025. Dari 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah ditetapkan, hanya 5 Ranperda yang berhasil disahkan menjadi Peraturan Daerah, sedangkan 7 Ranperda lainnya tidak dapat diselesaikan. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah yaitu, bagaimana penyebab ketidaktercapaian target Propemperda DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2025 dan apa dampaknya terhadap fungsi legislasi DPRD, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap ketidaktercapaian target Propemperda tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua Bapemperda DPRD Kota Payakumbuh dan Kepala Bagian Hukum Kota Payakumbuh, serta data sekunder berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian target Propemperda serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaktercapaian target Propemperda DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2025 disebabkan oleh kurang optimalnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, keterlambatan penyusunan naskah akademik dan draft Ranperda oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan waktu pembahasan, serta belum siapnya substansi beberapa Ranperda yang diajukan. Dampak dari kondisi tersebut adalah terhambatnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, tertundanya pembentukan dasar hukum bagi kebijakan daerah, serta menurunnya efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, ketidaktercapaian target Propemperda menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan amanah dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan demi tercapainya kepentingan masyarakat secara luas.