Abstrak
Skripsi ini berjudul “Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh Nela Anjasyati, NIM 1322121, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekaburan hukum atas status Wakil Menteri dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya terkait praktik rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN yang berpotensi memicu konflik kepentingan. Persoalan ini diputus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Penelitian bertujuan mengungkap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dan mengkajinya dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah Konstitusi memaknai istilah "Menteri" dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 turut mencakup Wakil Menteri, merujuk Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019. Permohonan Pemohon I dikabulkan sebagian karena berdasar konstitusional kuat, sedangkan permohonan Pemohon II ditolak karena tidak memenuhi syarat legal standing. Putusan ini diharapkan menghadirkan kepastian hukum, mencegah konflik kepentingan, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, putusan ini sejalan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan, sesuai kaidah al-maslahah al-'ammah muqaddamah 'ala al- maslahah al-khassah dan dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih, sehingga larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri menjadi bentuk penjagaan amanah sekaligus upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat