Abstrak
Penelitian ini mengkaji aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra pada periode 1824–1873 dengan menempatkan fenomena tersebut dalam konteks politik, ekonomi, sosial, dan maritim pada masa kolonial Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan perkembangan aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculannya, serta menganalisis respons pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi gangguan keamanan pelayaran dan perdagangan. Selain itu, penelitian ini berupaya melihat secara kritis penggunaan istilah “bajak laut” dalam sumber-sumber kolonial, terutama untuk membedakan tindakan perompakan yang bersifat kriminal dari tindakan kelompok lokal yang merupakan bentuk perlawanan terhadap penetrasi dan ekspansi kolonial. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian terdiri atas arsip dan laporan kolonial Belanda, dokumen perjanjian, laporan pemerintahan, serta berbagai karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sejarah maritim Pantai Barat Sumatra dan hubungan Belanda dengan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas maritim di Pantai Barat Sumatra tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan pembajakan. Pada dekade 1830-an hingga 1860-an terdapat kelompok yang melakukan perampokan kapal, penyelundupan, perdagangan budak, dan penguasaan jalur perdagangan yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas bajak laut. Namun, terdapat pula tindakan kekerasan dan penguasaan wilayah yang berkaitan dengan pertahanan kepentingan politik dan ekonomi lokal dalam menghadapi perluasan kekuasaan Belanda. Dalam historiografi kolonial, kedua bentuk aktivitas tersebut sering kali ditempatkan dalam kategori yang sama sebagai zeeroof atau bajak laut. Pemerintah kolonial Belanda merespons kondisi tersebut melalui penguatan pos pertahanan, patroli dan operasi militer, pembentukan kerja sama dengan penguasa lokal, serta diplomasi dengan Kesultanan Aceh yang mencapai Traktat Aceh–Belanda tahun 1857. Akan tetapi, berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan keamanan maritim. Pada akhirnya, persoalan keamanan pelayaran, lemahnya kontrol politik, dan kepentingan ekonomi kolonial turut menjadi dasar bagi perubahan kebijakan Belanda dari diplomasi menuju intervensi yang lebih koersif menjelang Perang Aceh 1873. Dengan demikian, aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra merupakan fenomena kompleks yang berada di antara kriminalitas maritim, persaingan ekonomi, konflik politik lokal, dan perlawanan terhadap kolonialisme.