Abstrak
Skripsi ini berjudul "Kepatuhan Masyarakat terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas Tanah di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya Perspektif Fiqh Siyasah", disusun oleh Rhaju Framdana, NIM 1321070. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam. Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat di Nagari Abai Siat dalam mendaftarkan tanah mereka secara formal. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 menunjukkan disparitas yang signifikan, di mana dari total luas wilayah 60,05 km², baru sekitar 17,42 km² yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), sementara 42,63 km² sisanya belum memiliki legalitas hukum tetap. Masyarakat cenderung merasa aman hanya dengan bukti surat warisan adat atau pengakuan lingkungan tanpa menyadari risiko sengketa di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kepatuhan tersebut serta menganalisis implikasi dan peran pemerintah nagari dalam perspektif figh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara terstruktur dengan informan kunci, meliputi 1 orang pihak BPN Dharmasraya, Wali Nagari Abai Siat, Kepala Jorong, serta 10 orang perwakilan masyarakat (baik yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikat). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi arsip nagari. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode induktif dan deduktif untuk menarik kesimpulan yang mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama: faktor ekonomi (beban biaya pengurusan dan transportasi menuju kantor pertanahan), faktor sosial budaya (kuatnya pengaruh kepemilikan tanah ulayat dan warisan adat), faktor pendidikan. (kurangnya pemahaman terhadap hukum administrasi negara), serta kendala prosedur yang dinilai panjang dan birokratis. Implikasi dari kondisi ini adalah lemahnya kepastian hukum dan tingginya potensi sengketa lahan. Dalam perspektif fiqh siyasah, Pemerintah Nagari Abai Siat telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya (mas'uliyyah) sebagai pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui prinsip musyawarah (xyura) dengan niniak mamak dan pemberian pelayanan yang adil ('adalah) dalam memfasilitasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna melindungi hak milik rakyat.