Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2026Versi 1

Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pemerintahan Nagari Malampah Barat: Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfiziyah

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Tatanegara (siyasah)•2 dilihat · 0 unduhan

Abstrak

Judul Skripsi“Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Pemerintahan Nagari : Tinjauan Fiqh Siyasah tanfiziah (Studi Kasus Di Nagari Malampah barat” Skripsi ini disusun oleh Kifli Refiril NIM 1321067 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Permasalahan penelitian menunjukan bahwa Nagari Malampah Barat sebagai nagari pemekaran menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait transparansi informasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat masih kurang memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan nagari. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penyediaan informasi oleh pemerintah nagari, kurangnya akses dan sarana komunikasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal. Permasalahan ini menjadi dasar penelitian mengenai implementasi prinsip transparansi dalam pemerintahan nagari ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfiziah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dalam pemerintahan Nagari Malampah Barat serta meninjaunya dalam perspektif fiqh siyasah tanfiziah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena transparansi dalam pemerintahan nagari. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, proses, dan realitas sosial yang terjadi di lapangan secara komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas pemerintahan nagari. Selain itu, wawancara dilakukan dengan informan yang relevan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung guna memperkuat hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi telah dilaksanakan, namun belum optimal. Keterbukaan informasi sudah dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, tetapi masih bersifat umum, belum rinci, dan partisipasi masyarakat belum merata. Selain itu, transparansi belum didukung oleh regulasi teknis dan sistem pengaduan yang terstruktur. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfiziah, prinsip amanah, tabligh, keadilan, dan maslahah telah mulai diterapkan, namun belum maksimal. Secara keseluruhan, implementasi transparansi dapat dikategorikan cukup sesuai dengan nilai-nilai fiqh siyasah tanfiziah, tetapi masih memerlukan penguatan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pemerintahan Nagari Malampah Barat: Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfiziyah2026 · oai:ais:skripsi:21238