Abstrak
Skripsi ini berjudul “Buya Kampung sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota)”, yang ditulis oleh Ulfi Aulia Rhamadhani, NIM 1122034, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena masih adanya praktik pelaksanaan pernikahan yang menggunakan Buya Kampung sebagai wali hakim di Situjuah Banda Dalam. Praktik tersebut dilakukan ketika wali nasab tidak dapat hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau karena alasan tertentu sehingga keluarga mempelai perempuan meminta Buya Kampung untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Buya Kampung sebagai wali hakim menurut ketentuan fiqih munakahat serta kesesuaiannya dengan hukum perkawinan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Buya Kampung sebagai wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan serta menganalisis kedudukannya menurut perspektif fiqih munakahat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Buya Kampung, pasangan yang melangsungkan pernikahan menggunakan Buya Kampung sebagai wali, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari pertama bahwa praktik penunjukan Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan masih ditemukan di tengah masyarakat dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Dari empat pasangan yang menjadi subjek penelitian, masing-masing memiliki alasan yang berbeda, yaitu karena wali nasab berada di tempat yang sangat jauh sehingga sulit dihadirkan, adanya anggapan bahwa proses pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) rumit dan memerlukan waktu yang lama, serta karena keberadaan wali nasab tidak diketahui. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada Buya Kampung yang dipandang sebagai tokoh agama dan orang yang dihormati di lingkungan setempat. Kedua Ditinjau dari perspektif fikih munakahat, kedudukan Buya Kampung sebagai wali hakim tidak dapat disamakan dengan wali hakim yang diakui dalam syariat. Dalam fikih munakahat, kewenangan menjadi wali hakim pada dasarnya berada pada penguasa atau pihak yang diberi wewenang secara sah oleh pemerintah. Oleh karena itu, Buya Kampung tidak memiliki kewenangan menjadi wali hakim kecuali memperoleh pelimpahan wewenang yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun terhadap alasan wali yang berada jauh atau anggapan bahwa mengurus pernikahan di KUA itu sulit, alasan tersebut tidak menjadikan hak perwalian berpindah kepada Buya Kampung.