Abstrak
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Normatif Terhadap Penolakan Itsbat Kawin Sesuku Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.p/2025/PA.ML (Studi Kasus di Pengadilan Agama Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan)” yang disusun oleh Adil Mufti, NIM 1122163, Program Studi Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya penolakan permohonan itsbat nikah kawin antar sesuku dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 65/Pdt. P/2025/PA. ML. Pada dasarnya, itsbat nikah adalah suatu langkah hukum untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan yang telah dilakukan menurut ketentuan agama Islam, namun belum terdaftar secara resmi. Namun, dalam kasus ini, Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah, sehingga hal ini menarik untuk dianalisis dari sudut pandang yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim, alasan di balik penolakan permohonan itsbat nikah kawin antar sesuku, serta untuk menganalisis pertimbangan hukum itu berdasarkan tinjauan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang didukung oleh penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari data primer yang berupa Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 65/Pdt. P/2025/PA. ML dan wawancara dengan hakim, sedangkan data sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian ini, terlihat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dimulai dengan analisis terhadap aspek formal dalam perkara, kekuasaan untuk mengadili, posisi hukum para Pemohon, serta bukti yang diajukan di pengadilan. Penolakan permohonan itsbat nikah tidak semata disebabkan oleh fakta bahwa para Pemohon berasal dari suku yang serupa, tetapi karena mereka gagal menunjukkan bukti bahwa telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga adat yang berwenang. Melalui analisis yuridis normatif, pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, prinsip pembuktian dalam prosedur hukum perdata, serta kewajiban hakim untuk meneliti nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penolakan permohonan itsbat nikah dalam kasus ini bukanlah berdasarkan larangan mutlak mengenai perkawinan dalam satu suku, tetapi karena bukti atas argumen yang disampaikan oleh para Pemohon tidak terpenuhi, sehingga keputusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum.