Abstrak
Skripsi ini berjudul “Optimalisasi Pengawasan Terhadap Lembaga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Kota Bukittinggi Perspektif siyasah tanfidziyah”, yang ditulis oleh Hesti Rahmawati, NIM 1322.089, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna menjamin perlindungan jemaah dan terselenggaranya ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap PPIU merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan pengawasan belum berjalan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Bukittinggi serta untuk mengetahui pandangan siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan pengawasan PPIU tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan merupakan studi penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama, pengawasan terhadap PPIU di Kota Bukittinggi dilakukan melalui pengawasan berkala, pemantauan menggunakan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), pembinaan, serta pemberian sanksi administrasi terhadap PPIU yang melakukan pelanggaran. Namun pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, benturan waktu antara tugas pengawasan dan pelayanan operasional, serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam memilih penyelenggara umrah yang memiliki izin resmi. Kedua, ditinjau dari Perspektif siyasah tanfidziyah, pengawasan yang dilakukan telah menerapkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan serta sejalan dengan konsep Wilayat al-Hisbah dalam pemerintahan Islam yang berperan dari aspek sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan atau penindakan. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan agar perlindungan terhadap jemaah umrah dapat terwujud secara optimal.