Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2026Versi 1

SANKSI ADAT MELANGKAHI KAKAK KANDUNG DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di Jorong V Sungai Jariang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)•16 dilihat · 5 unduhan

Abstrak

ABSTRAK Nurul Fajri, NIM. 1121128. Judul skripsi: "Sanksi Adat Melangkahi Kakak Kandung dalam Pernikahan Ditinjau dari Segi Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Jorong V Sungai Jariang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)". Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2026. Maksud dari judul ini adalah membahas bentuk dan pelaksanaan sanksi adat yang diberlakukan kepada seorang adik yang menikah mendahului kakak kandungnya, serta menilai kedudukan sanksi tersebut melalui pendekatan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Dalam adat Minangkabau, perkawinan bukan hanya ikatan antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga institusi sosial yang menjaga sistem kekerabatan matrilineal, sehingga dikenal larangan dan pantangan dalam perkawinan. Salah satu pantangan tersebut adalah tradisi melangkahi kakak kandung, yang di Jorong V Sungai Jariang diberlakukan sanksi adat berupa denda yang biasa disebut sapatagak. Karena hukum Islam tidak memiliki ketentuan eksplisit yang mengatur sanksi tersebut, muncul ketidaksesuaian antara praktik adat dengan ketentuan normatif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan pelaksanaan sanksi adat tersebut serta menganalisis kedudukannya dari perspektif maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan normatif melalui konsep Maslahah Mursalah. Data primer diperoleh dari wawancara dengan ninik mamak, tokoh adat, tokoh agama, serta pihak yang terlibat langsung, sedangkan data sekunder berasal dari buku dan jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan observasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat bagi adik yang menikah mendahului kakak kandungnya berupa pemberian barang tertentu, seperti peci/songkok bagi laki-laki dan selendang bagi perempuan, dengan tambahan emas atau baju batik sesuai kesepakatan keluarga. Sanksi ini merupakan aturan lisan turun-temurun yang ditentukan melalui musyawarah, dengan prinsip proporsionalitas agar tidak memberatkan salah satu pihak. Ditinjau dari Maslahah Mursalah, sanksi ini memenuhi syarat yang dirumuskan Imam Malik dan Al-Buthi: kemaslahatannya nyata, berlaku umum, selaras dengan Maqasid Syariah khususnya Hifz An-Nafs karna dapat mengganggu secara psikologis, dan berada pada tingkat Tahsiniyah sebagai bentuk penghormatan kepada kakak kandung dan kemuliaan aklak. Dengan demikian, sanksi adat ini dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama, tidak melampaui batas kewajaran, dan berfungsi sebagai simbol penghormatan, bukan kompensasi ekonomis atau pemaksaan.

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1SANKSI ADAT MELANGKAHI KAKAK KANDUNG DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di Jorong V Sungai Jariang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)2026 · oai:ais:skripsi:20418